Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS YURIDIS TERHADAP UPAYA HUKUM KEBERATAN DALAM PERKARA GUGATAN SEDERHA…

Elfama Zain

Dalam perkara gugatan sederhana, satu-satunya upaya hukum yang dapat ditempuh adalah upaya hukum keberatan. Dalam pemeriksaan upaya hukum keberatan tidak ada mekanisme pemeriksaan tambahan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) dan (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan bahwa: (2) Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar: a) Putusan dan berkas gugatan sederhana; b) Permohonan keberatan dan memori keberatan, dan c) Kont…

PELUANG PEMANFAATAN LIMBAH BOTOL PLASTIK SEBAGAI PENGUAT BATU BATA

KHAIRANI

Plastik merupakan salah satu material modern yang memiliki sifat kuat, fleksibel, tahan karat dan harganya yang murah. Hal ini membuat penggunaan plastik menjadi populer di kalangan masyarakat. Namun, plastik sukar terurai di lingkungan, sehingga membuat plastik menjadi polutan terbanyak di lingkugan. Penguraian plastik juga akan menghasilkan mikroplastik yang berbahaya bagi kesehatan apabila diabsorpsi ke dalam tubuh manusia. Banyaknya dampak negatif pada plastik menyebabkan perlu …

KEDUDUKAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN MELALUI QADHI NIKAH TIDAK SAH (SUATU PENE…

Almas Salsabila

KEDUDUKAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN MELALUI QADHI NIKAH TIDAK SAH (Suatu Penelitian di Desa Uteunkot Kota Lhokseumawe) Almas Salsabila* Ilyas** Iman Jauhari*** ABSTRAK Perkawinan yang dilakukan melalui qadhi nikah tidak sah merupakan suatu perkawinan yang tidak memiliki kepastian hukum. Dimana hukum negara mengesahkan terjadinya suatu perkawinan sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing dan tiap perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ke…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUP…

Kamalia

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, bahwa Kasus Pertanahan yang disampaikan kepada Kantor Pertanahan untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa penanganan Kasus Pertanahan yang belum terlaksana dengan efektif akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan Penanganan Kasus Pertanahan guna menyelenggarakan …

HUKUM NIKAH SARA BELAH (SATU KAMPUNG) MENURUT HUKUM ADAT GAYO DI KECAMATAN TI…

Reni Octavia

Dalam pasal 13 huruf c Qanun Provinsi Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat memberikan kewenangan kepada pemerintah kampung untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan yang terjadi di masyarakat salah satu perselisihan yang dapat diselesaikan yaitu terjadinya perkawinan sara belah (satu kampung), dalam praktiknya di kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah pada Kampung Gunung Tunyang dan Tunyang Induk penerapan aturan adat mengenai larangan perkaw…

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PADA PELAYANAN KESEHATAN GIGI Y…

CUT SITI ULYANA

Pasal 6 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang pembinaan, pengawasan dan perizinan, pekerjaan tukang gigi dimana disebutkan bahwa pekerjaan tukang gigi meliputi membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic dengan tidak menutupi sisa akar gigi. Dalam praktiknya masih ada tuka…

PENERAPAN PIDANA KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ORANG DI MUKA…

Nanda Ayyasy Shalihah

ABSTRAK NANDA AYYASY SHALIHAH, (2022) PENERAPAN PIDANA KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ORANG DI MUKA UMUM (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 66) pp.,bibl.,tabl,app (Ainal Hadi, S.H., M.Hum.) Berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penj…

PELAKSANAAN DAN HAMBATAN PROSES MEDIASI PERKARA PERDATA DI MAHKAMAH SYAR’IY…

RIJAL KHATAMI

ABSTRAK RIJAL KHATAMI PELAKSANAAN DAN HAMBATAN PROSES 2022 MEDIASI PERKARA PERDATA DI MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,61), pp., bibl, app. Dr. Ilyas, S.H., M.Hum. Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar tahapan persidangan di pengadilan. Dilakukan secara damai, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Berdasarkan …

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH ASET PEMERINTAH GAMPONG DI KOTA BANDA ACEHRN (S…

FITRAH RAMADHAN

ABSTRAK Fitrah Ramadhan, 2022 Abdurrahman, S.H., M.Hum Menurut Peraturan Mentri Agraria No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah bahwa untuk keperluan pengumpulan data yuridis dikumpulkan alat-alat bukti tertulis serta kepemilikan subyek penguasaan tanah, dalam pelaksanaan pendaftaran tanah aset pemerintah gampong pada kenyataanya tidak adanya bukti tertulis sehingga menyulitkan dalam p…

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN JASA PENGIRIMAN TIKI BANDA ACEH SELAMA PANDEMI DE…

FATIMAH AZZAHRA

Kualitas Pelayanan adalah indikator utama yang dapat mengidentifikasi tingkat kepuasan konsumen. Salah satu perusahaan jasa Titipan Kilat (TIKI) Express merupakan perusahaan Indonesia yang lahir dan besar di Indonesia. Salah satu perusahan yang menyediakan berbagai jenis pelayanan seperti jasa pengemasan barang, pengiriman barang dan makanan adalah PT TIKI Express. Selama masa pandemi PT TIKI Express mengalami beberapa permasalahan yaitu seperti pesanan dimasa pandemi yang meningk…


    SERVICES DESK