Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK TEMPE DENGAN MENGGUNAKAN METODE STATIST…

Raihana Fadia Nur

UD Bintang Tempe merupakan salah satu industri yang bergerak di bidang pengolahan makanan berupa tempe dengan hasil produksi mencapai 2500 kemasan perhari, pada setiap hasil produksi kerap ditemukan produk tempe yang mengalami kerusakan atau defect. Produk defect ini membuat keuntungan yang diperoleh UD Bintang Tempe tidak maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab cacat pada produk tempe dan menentukan usulan perbaikan untuk meminimalisir kecacatan menggunakan metode…

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBA…

ZAINAL ABIDIN

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3) Zainal Abidin1 Ilyas Ismail2 Alvi Syahrin3 Yanis Rinaldi4 ABSTRAK Permasalahan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah permasalahan ekologi. Inti permasalahan lingkungan hidup ialah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, Oleh karena itu, pembangunan (khususnya di bidang lingkungan) yang bijaksana harus dilandasi adanya wawasan lingkungan sebagai sarana untuk menca…

PEMENUHAN HAK-HAK ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA P…

Apriliyani Rizki

ABSTRAK Apriliyani Rizki, (2023) (Dr. Rizanizarli, S.H., M.H) Hukum merupakan bagian penting dalam mengatur kehidupan manusia dan digunakan sebagai alat untuk mencapai keadilan. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk m…

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK SWASTA DI PROVINSI…

IRWANSYAH

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK SWASTA DI PROVINSI ACEH Irwansyah1 Tan Kamello2 Ilyas Ismail3 Azhari Yahya4 ABSTRAK Perjanjian Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) merupakan skema perjanjian yang bertitik pada hukum perjanjian yang berkaitan dengan objek kontraknya, berkaitan dengan daya kerja hukum kontrak masih menjadi tanda tanya yang mendasari penelitian ini, masalah pokok penelitian ini adalah (1) Paradigma apa yang mendasari Kerjasama Pemerintah d…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2023
  • Baca Selengkapnya

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JASA PENGADAAN BAJU ANTARA PELAKU US…

MUHAMMAD SHIDDIQ

ABSTRAK Muhammad Shiddiq, 2022 WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JASA PENGADAAN BAJU ANTARA PELAKU USAHA JASA KONVEKSI DENGAN PELANGGAN (Penelitian Pada Soki Konveksi dan Gudang Kaos Polos di Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,73),pp.,tabl.,bibl. Dr. Ilyas, S.H., M.HUM. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian. Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal…

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 23.PDT.G/2015/PN. GST TENTANG KEWARISAN PADA ETNIS TIO…

Shafira Adzana M

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 23.Pdt.G/2015/PN. Gst TENTANG KEWARISAN PADA ETNIS TIONGHOA DIKAITKAN DENGAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT Shafira Adzana M* Ilyas** Novi Sri Wahyuni*** ABSTRAK Masyarakat Tionghoa di Indonesia adalah salah satu golongan penduduk yang menurut Pasal 131 IS dimana Pengklasifikasian penduduk ini juga mengakibatkan setiap kelompok penduduk menggunakan hukum perdatanya masing-masing; misalnya, Hukum Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek) berlaku untuk kelompok Asing Eropa dan…

PENERBITAN SERTIPIKAT ATAS TANAH SENGKETA DI KOTA BANDA ACEH

Afifuddin

PENERBITAN SERTIPIKAT ATAS TANAH SENGKETA DI KOTA BANDA ACEH Afifuddin Ilyas Ismail** M. Adli*** ABSTRAK Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf e PP Nomor 24 Tahun 1997 apabila terhadap suatu bidang tanah yang data fisik atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan ke Pengadilan serta ada perintah untuk status quo atau putusan penyitaan dari Pengadilan, dibukukan dalam buku tanah dengan mengosongkan nama pemegang haknya serta mencatat di dalamnya adanya sita atau perintah statu…

LEGALITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK (DIGITAL SIGNATURE) SEBAGAI ALAT PEMBUKTIAN…

Syauqi Nabhan Razali

Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Pasal 11 Ayat (1) UU ITE menentukan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap dan …

PEMENUHAN HAK TERHADAP ANAK USIA MENYUSUI YANG IBUNYA SEBAGAI NARAPIDANA (SUA…

Inouna Hardy

Kesejahteraan anak adalah kondisi dimana semua kebutuhan hidup anak bisa terpenuhi dan mencapai kepuasan. Anak usia menyusui yang ikut tinggal bersama ibunya di lembaga pemasyarakatan salah satu yang harus diperhatikan kesejahteraannya, baik lahir, batin, dan sosialnya. Beberapa aturan hukum positif indonesia telah mengatur terhadap hal tersebut salah satunya yaitu dalam Pasal 20 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasya…

TANGGUNG JAWAB JASA EKSPEDISI DARAT TERHADAP KERUSAKAN BARANG KIRIMAN MILIK K…

Nurfahlita Dewi Rambe

Perlindungan konsumen merupakan salah satu lembaga perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 193 Ayat (1) tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah…


    SERVICES DESK