Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

REKONSEPTUALISASI KEWENANGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DALAM OTONOMI DAERA…

Dede Suhendra

Sesuai dengan Pasal 18 UUD 1945 yang telah diamandemen, secara eksplisit menegaskan tentang pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsekwensi dari hal tersebut, mengharuskan adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan asas otonomi, daerah bisa mengatur dan mengurus sendiri, termasuk kewenangan pengelolaan sumber daya alam. Namun hal tersebut tidak bisa dilaksanakan karena antara lain; pertama, kewenangan daerah tidak diatur secara eksplisit di dalam UUD 1945. Pen…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2023
  • Baca Selengkapnya

PELAKSANAAN TUGAS PENGAMANAN PEREDARAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (P…

Farah Rahmatillah

PELAKSANAAN TUGAS PENGAMANAN PEREDARAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Penelitian di LP Kelas IIA Banda Aceh) Farah Rahmatillah * Mohd. Din ** *** Adwani ABSTRAK DaIam Perkemenkumham No. 33 Tahun 2015 bahwasannya keamanan dan ketertiban yang kondusif daIam lapas adalah syarat yang pertama guna mendukung terwujudnya keberhasiIan peIaksanaan sistem pemasyarakatan. Peningkatan pengamanan dan ketertiban dalam Iembaga pemasyarakatan perIu untuk dikembangkan agar me…

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA GRAB BIKE TRANSPORTASI ONLINE…

Silvia Clarissa

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 ayat (1) menyebutkan konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, lebih lanjut dalam pasal 138 ayat (3) UULLAJ pasal dinyatakan angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum. Namun dalam prakteknya tidak ada regulasi yang mengatur mengenai transportasi online roda dua sehingga dianggap tidak dapat menjamin keamanan dan keselamatan te…

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIKA IMPORT DENGAN K…

SALSABILLA

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tepatnya pada Pasal 8 ayat 1 huruf (j) menyebutkan bahwa Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi dalam bahasa Indonesia. Namun saat ini masih beredar produk kosmetika import yang digunakan oleh masyarakat namun tidak mencantumkan label dengan bahasa Indonesia dijual secara bebas. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan seperti apa i…

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN DENGAN METODE SERVICE QUALITY (SERVQUAL) DAN IMPO…

REKA INDAH PRISTIWANA

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kualitas pelayanan yang diberikan oleh Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh, serta menentukan atribut pelayanan yang harus diprioritaskan untuk perbaikan. Pada penelitian ini menggunakan Metode Servqual dan Importance Performance Analysis (IPA). Penggunaan Metode Servqual dan gap 5 dilakukan untuk mengukur kesenjangan antara persepsi dan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan, sementara Metode Importance Performance Analysis (IPA) digunakan u…

ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK TEMPE DENGAN MENGGUNAKAN METODE STATIST…

Raihana Fadia Nur

UD Bintang Tempe merupakan salah satu industri yang bergerak di bidang pengolahan makanan berupa tempe dengan hasil produksi mencapai 2500 kemasan perhari, pada setiap hasil produksi kerap ditemukan produk tempe yang mengalami kerusakan atau defect. Produk defect ini membuat keuntungan yang diperoleh UD Bintang Tempe tidak maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab cacat pada produk tempe dan menentukan usulan perbaikan untuk meminimalisir kecacatan menggunakan metode…

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBA…

ZAINAL ABIDIN

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3) Zainal Abidin1 Ilyas Ismail2 Alvi Syahrin3 Yanis Rinaldi4 ABSTRAK Permasalahan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah permasalahan ekologi. Inti permasalahan lingkungan hidup ialah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, Oleh karena itu, pembangunan (khususnya di bidang lingkungan) yang bijaksana harus dilandasi adanya wawasan lingkungan sebagai sarana untuk menca…

PEMENUHAN HAK-HAK ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA P…

Apriliyani Rizki

ABSTRAK Apriliyani Rizki, (2023) (Dr. Rizanizarli, S.H., M.H) Hukum merupakan bagian penting dalam mengatur kehidupan manusia dan digunakan sebagai alat untuk mencapai keadilan. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk m…

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK SWASTA DI PROVINSI…

IRWANSYAH

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK SWASTA DI PROVINSI ACEH Irwansyah1 Tan Kamello2 Ilyas Ismail3 Azhari Yahya4 ABSTRAK Perjanjian Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) merupakan skema perjanjian yang bertitik pada hukum perjanjian yang berkaitan dengan objek kontraknya, berkaitan dengan daya kerja hukum kontrak masih menjadi tanda tanya yang mendasari penelitian ini, masalah pokok penelitian ini adalah (1) Paradigma apa yang mendasari Kerjasama Pemerintah d…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2023
  • Baca Selengkapnya

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JASA PENGADAAN BAJU ANTARA PELAKU US…

MUHAMMAD SHIDDIQ

ABSTRAK Muhammad Shiddiq, 2022 WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JASA PENGADAAN BAJU ANTARA PELAKU USAHA JASA KONVEKSI DENGAN PELANGGAN (Penelitian Pada Soki Konveksi dan Gudang Kaos Polos di Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,73),pp.,tabl.,bibl. Dr. Ilyas, S.H., M.HUM. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian. Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal…


    SERVICES DESK