Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENINGGALKAN ORANG YANG MEMERLUKA…

RAFFI AKBAR

ABSTRAK RAFFI AKBAR PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENINGGALKAN ORANG (2022) YANG MEMERLUKAN PERTOLONGAN (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meureudu) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 54) pp.,bibl.,tabl.,app Dr. Ida Keumala Jeumpa,S.H., M.H. Tindak pidana meninggalkan orang yang memerlukan pertolongan tercantum dalam KUHP Bab XV Pasal 304 yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan seng…

DISPARITAS PEMIDANAAN OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI RN(SUA…

AVIS AFDIL SULTANI

ABSTRAK AVIS AFDIL SULTANI, (2022) DISPARITAS PEMIDANAAN OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 55) pp.,bibl.,tabl, (Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H.) Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) disebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sen…

TINDAK PIDANA PENCULIKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (SUATU PENELITIAN…

MUHAMMAD YASIR

Dalam Pasal 328 KUHPidana disebutkan, Bahwa barang siapa membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkannya dalam keadaan sengsara diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.Pada kenyataanya masih terdapat tindak pidana penculikan tersebut, termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli. Tujuan dari penelitia…

PEMBERIAN GANTI KERUGIAN TERHADAP PERMOHONAN PRAPERADILAN (SUATU PENELITIAN …

CUT RIVA KHANZA HABIBAH

Pasal 1 angka 22 KUHAP menyatakan bahwa ganti kerugian merupakan hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang. Pada Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan gan…

TINDAK PIDANA MENGUASAI DAN MEMPERGUNAKAN SENJATA PENIKAM TANPA IZIN (Suatu P…

Laili Assyura

ABSTRAK LAILI ASSYURA (2022) TINDAK PIDANA MENGUASAI DAN MEMPERGUNAKAN SENJATA PENIKAM TANPA IZIN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 58),pp.,bibl,.tabl Dr. Ida Keumala Jempa, S.H., M.H. Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, dalam Pasal 2 ayat (1) menent…

TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN DAN NIAGA LIQUEFI…

Ulfa Khairati Hakim

Penelitian bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang relatif ringan, dan upaya penanggulangan turut serta dalam tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya turut serta dalam tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga LPG bersubsidi yaitu faktor karena adanya kesempatan, niat pelaku sendiri, ekonomi, ingin mencari keuntunga…

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHARNYANG MEMBUKA LAHAN PERKEBUNANRNDENGAN…

Nur Aisyah

Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyebutkan bahwa, “setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Meskipun telah diatur tentang perbuatan dan sanksi pidananya, di wilayah hukum Pengadilan Negeri Calang masih ditemuk…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 282/PID.SUS/2021/PN BN…

Fanny Ulfiya zari

Abstrak – Penelitian bertujuan untuk menganalisis mengenai putusan pemidanaan yang tidak sesuai dengan Pasal 197 KUHAP dan pertanggungjawaban yang terdapat dalam putusan ini bertentangan dengan filosofi atau teori pertanggungjawaban pidana yang ada di Indonesia. Hasil analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 282/Pid.Sus/2021/PN Bna tidak memenuhi unsur Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yaitu hakim tidak menguraikan pertimbangan secara lengkap terhadap unsur pasal yang didakwakan k…

TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAKET SEMBAKO BANTUAN SOSIAL COVID 19 RN(SUATU PEN…

FAHMI ALI AKBAR LUBIS

Di dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, Namun pada kenyataannya, walaupun KUHP sudah mengatur mengenai sanksi tindak pidana penggelapan, tindak pidana tersebut masih terjadi, termasuk di wilayah Kota Sibolga. Tujuan penulis adalah …

TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT YANG DILAKUKAN OLEH TENAG…

ANDI MIRZA

Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Namun, dalam penelitian ini tenaga kesehatan telah melakukan kelalaian yaitu salah transfusi darah B yang seharusnya adalah darah O. Hal ini bertentangan dengan kewajiban tenaga kesehatan yang seharusnya merawat pasien. Tenaga kesehatan terse…


    SERVICES DESK