Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS TATA KELOLA DANA OTONOMI KHUSUS DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIK…

SILVI AGUSTINA

Status otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana Otonomi Khusus (DOKA) diberikan untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Kabupaten Aceh Besar menjadi salah satu daerah penerima DOKA dengan alokasi anggaran yang besar, namun peningkatan kualitas pendidikan belum menunjukkan hasil yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola dana otonomi khusus dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kab…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

RANCANG BANGUN PROTOTIPE PENGENDALI HAMA PADA SAYUR PAKCOY HIDROPONIK MENGGUN…

AZIZ WAHYU HARAHAP

Peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam budidaya tanaman hidroponik merupakan tantangan utama dalam pertanian modern, terutama dalam hal pengendalian hama yang dapat merusak tanaman. Keberadaan hama sendiri menjadi salah satu faktor penyebab penurunan hasil produksi sayur. Penelitian ini merancang dan membangun prototipe sistem deteksi dan kendali hama otomatis pada tanaman hidroponik yang berbasis pada metode klasifikasi YOLOv5 dan diimplementasikan menggunakan Raspberry Pi. Sistem ini…

PENGUATAN CAPACITY BUILDING MAJELIS ADAT ACEH DALAM UPAYA MELESTARIKAN ADAT I…

Dina elfira

Globalisasi dan kemajuan teknologi telah membawa dampak besar terhadap pergeseran nilai budaya di Aceh, terutama di kalangan generasi muda. Adat istiadat Aceh yang merupakan bagian integral dari identitas masyarakat mulai terpinggirkan. Untuk itu, Majelis Adat Aceh (MAA) memiliki peran strategis dalam melestarikan adat istiadat kepada generasi muda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penguatan capacity building Majelis Adat Aceh dalam upaya melestarikan adat istiadat serta me…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

MANAJEMEN KONFLIK PEMBEBASAN LAHAN DI DESA COT LAMME KECAMATAN KUTA BARO KABU…

Ilham Mulya Ramadhan

Konflik pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Tol Sigli-Banda Aceh di Desa Cot Lamme menyoroti manajemen konflik dalam Proyek Strategis Nasional. Penelitian ini menganalisis hambatan dalam penyelesaian konflik yang berpusar pada perbedaan nilai ganti rugi antara masyarakat dan pihak penyelenggara. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti menunjukkan bahwa masyarakat merasa nilai yang ditetapkan terlalu rendah, tidak sesuai harga pasar, dan mengabaikan nilai sosial serta historis lahan…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

RANCANG BANGUN PROTOTIPE PEMANTAUAN KESEHATAN BALITA MELALUI DETEKSI VITAL SI…

HAFIDH HILMI

Kematian balita masih menjadi masalah kesehatan yang serius, terutama di Indonesia. Kematian bayi berusia di bawah lima tahun (balita) di Indonesia mencapai 28.158 jiwa pada tahun 2020. Tingginya angka kematian ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran para orang tua dalam memeriksakan kesehatan balita secara rutin ke klinik atau puskesmas sehingga pertumbuhan sang balita tidak terpantau dengan baik. selain itu, sejumlah masyarakat juga ada yang berdomisili jauh dari pusat-pusat kesehatan sehin…

PERTUMBUHAN DAN SERAPAN NITROGEN TANAMAN KEDELAI VARIETAS ANJASMORO AKIBAT PE…

Hafizza Rahmah

Entisol dikenal sebagai tanah yang masih muda atau belum berkembang sehingga tingkat kesuburannya sangat bervariasi tergantung bahan induk tanahnya. Entisol biasanya mempunyai kandungan bahan organik dan unsur hara di dalamnya relatif rendah terutama jika tekstur tanahnya didominasi oleh pasir. Salah satu metode untuk menilai status unsur hara di dalam tanah adalah dengan melakukan penelitian dengan mengkaji respons tanaman terhadap perlakuan hara lengkap dan perlakuan minus hara yang dikenal…

ANALISIS PENERAPAN DISIPLIN TERHADAP KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI SEKRETA…

MUHAMMAD ALWI RAIS

ABSTRAK Peraturan Pemerintah No.94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri Sipil pasal 4 huruf f yang berbunyi “pegawai Sipil Negara wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja” dan pada lembar penjelasan dijelaskan bahwa maksud dari pasal 4 huruf f adalah kewajiban melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan sistem kerja yang dapat dilaksanakan dalam pengaturan lokasi dan waktu bekerja. Dipilihnya lokasi ini karena pemerintah Kotaband aceh merupakan pioneer atau pencetus peng…

ANALISIS KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DALAM PENDISTRIBUSIAN P…

M.HUSNUL MUBARAK

Penelitian ini membahas kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, khususnya Dinas Pertanian dan Pangan, dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. Masalah utama yang diangkat adalah belum optimalnya distribusi pupuk bersubsidi yang ditandai dengan ketidaksesuaian antara alokasi terhadap kebutuhan petani, keterlambatan distribusi, serta lemahnya pengawasan dalam penyaluran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah d…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR DALAM PENGELOLAAN TAMBANG MINYAK ILEGAL…

Fadilla Husna

ABSTRAK Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk sektor minyak dan gas bumi. Salah satu wilayah yang memiliki potensi besar adalah Kabupaten Aceh Timur. Sayangnya, potensi ini justru dimanfaatkan secara ilegal oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Aktivitas tambang minyak ilegal di Aceh Timur masih marak terjadi, dilakukan tanpa izin resmi dan tanpa memperhatikan aspek keselamatan serta kelestarian lingkungan. Dampaknya sangat merugikan mulai dari pencemaran …

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

STRATEGI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DAN BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM MENINGKATK…

RAHMATUL HIDAYAT

Pekerja informal adalah individu yang bekerja tanpa kontrak resmi. Pekerja informal memiliki tingkat kerentanan ekonomi yang tinggi, namun partisipasi mereka dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan masih rendah. Sesuai dengan peraturan Walikota No 44 Tahun 2024 pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa Pekerja informal yang memenuhi persyaratan kepesertaan wajib mendaftarkan dirinya sebagai peserta program jaminan sosial dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganal…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK