Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

OPTIMALISASI KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM…

SYIFA

Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja, tanpa memandang usia, gender, atau latar belakang sosial serta lingkungan termasuk Kota Banda Aceh. Dalam menghadapi masalah ini pemerintah membentuk sebuah lembaga yaitu Dinas pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banda Aceh yang diharapakan dapat secara optimal memfasilitasi berbagai pelayanan kepada korban kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dan hambatan dinas …

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI P…

YUNI SHARA

Pasar Lambaro terletak di kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, pasar lambaro merupakan pasar tradisional tempat bertemunya para penjual dan pembeli dan terjadi nya transaksi jual beli, namun dikarenakan banyak nya para pedagang kaki lima yang berjualan di pasar lambaro tersebut maka pihak pemerintah kabupaten Aceh Besar khususnya pihak Satpol PP dan WH Aceh Besar beserta pihak pengelola pasar melakukan penertiban terhadap para pedagang kaki lima tersebut yang berjualan di tempat yang di…

PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI ACEH DALAM PEMBERDAYAAN NELAYAN M…

AHMAD FURQAN KHAIRUDDIN

ABSTRAK Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dalam pasal 18 menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan kewenangannya menyediakan prasarana usaha perikanan, yang meliputi prasarana penangkapan ikan, prasarana pembudidayaan ikan serta prasarana pengolahan dan pemasaran. Pemerintah Provinsi Aceh melalui pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu telah menyediakan cold storage…

MEMPERTAHANKAN KUALITAS AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK BAGI PENYANDANG DISAB…

Azlya Salsabila Tamimi

Masyarakat disabilitas memiliki hak dalam menerima pelayanan juga telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang berbunyi penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu yang lama dan mengalami hambatan dalam berpartisipasi di lingkungan. Dalam pemberian pelayanan publik kepada para disabilitas tentu saja harus melihat aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

PENGARUH BERBAGAI AMANDEMEN TANAH TERHADAP KARAKTERISTIK AGRONOMI DAN SERAPAN…

Irwan

Padi merupakan komoditi strategis yang terus meningkat kebutuhannya. Upaya peningkatan produksi beras dilakukan dengan berbagai cara diantarnyanya dengan bukaan sawah baru. Sawah baru umumnya mempunyai tingkat kesuburan yang rendah sehingga perlu diberikan amandemen tanah dan dilakukan penanaman varietas unggul maupun lokal yang bersifat unggul. Penelitian bertujuan untuk melihat karakter argonomi dan serapan hara dari galur yang diteliti pada sawah bukaan baru. Penelitian ini dilaksanakan di…

ANALISIS KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DI KANTOR CAMA…

RACHMAT YULIARDI

ABSTRAK Kepemimpinan adalah salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Kepemimpinan yang efektif selain memerlukan keterampilan manajerial yang baik, tetapi juga kemampuan untuk memotivasi dan membimbing pegawai ke arah pencapaian tujuan bersama. Pegawai memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan efektif kepada masyarakat di wilayahnya. Namun, banyak pegawai tidak disiplin dalam hadir dan bekerja sesuai dengan jam kerja y…

INOVASI PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN MASALAH PENCEMARAN SUNGAI BERBASIS SOCIA…

M.Ramadhan Syahputra

Berdasarkan Pengujian Kualitas air Sungai oleh Tim Ekspedisi Nusantara Bersama perkumpulan Telapak Teritori Aceh pada 28-29 Mei 2022 yang mengambil sampel air Krueng Aceh dari empat lokasi berbeda meliputi segmen hulu dan hilir, yang didalamnya termasuk hilir adalah jembatan Beurawe Kota Banda Aceh, dalam pengukuran kualitas air ini didapati bahwa sungai krueng aceh tercemar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui inovasi pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengel…

KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI KANTOR BADAN …

ANZAL NAZAR

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 2 dijelaskan penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintah non kementrian yang mempunyai tugas menjalankan tugas pemerintah di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan masih banyaknya laporan yang diterima oleh pihak Ombudsman persoalan agra…

OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK DALAM MEMPEROLEH INFORMASI BERBASIS TEKNOLOGI D…

MUHAMMAD FADHIL FAKRI

Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2009 yang mengatur tentang pelayanan publik dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan pelayanan publik. Tatanan norma baru pemberi layanan kepada masyarakat dengan menerapakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Optimalisasi pelayanan publik dengan menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi berbasis di…

UPAYA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PE…

YULI KHUSNIA

ABSTRAK Permukiman kumuh adalah permukiman masyarakat yang sudah mengalami penurunan tingkat kualitas layak huni yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga memerlukan perhatian pemerintah sebagai penyelenggara negara yang menjamin masyarakatnya untuk mendapatkan hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Qanun Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Per…


    SERVICES DESK