Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (SUATU PENELITIAN DI MAH…

Ewidya Santri

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 35 ayat (1) disebutkan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Pelaksanaan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian masing-masing pihak mendapat separuh dari harta bersama. Dalam kenyataannya di wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh pelaksanaannya pihak suami sering menguasai harta yang diperoleh selama masa perkawinan, pihak suami sering melakukan kecurangan, seperti meng…

JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM MA…

Sukma Ningsih

Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyatakan “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan”. Namun nyatanya walaupun sudah ada sanksi yang tegas dalam Qanun, mas…

TINDAK PIDANA PENADAHAN TERHADAP KENDARAAN SEPEDA MOTOR (SUATU PENELITIAN DI…

Muhammad Denny Saputra

Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyebutkan bahwa barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Diancam dengan hukuman paling lama 4 tahun penjara dan den…

KEWAJIBAN PENGANGKUT UNTUK MEWUJUDKAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENUMPANG (SUA…

Dinu Rahmatul

ABSTRAK DINU RAHMATUL (2023) KEWAJIBAN PENGANGKUT UNTUK MEWUJUDKAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENUMPANG (SUATU PENELITIAN PADA TRAYEK TAPAKTUAN-BANDA ACEH) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 58), pp., bibl. Dr. Teuku Ahmad Yani, S.H., M.Hum. Berdasarkan Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang kewajiban pengangkut yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk semua penumpang …

TINDAK PIDANA TERHADAP PENYEBARAN KEBENCIAN DAN PERMUSUHAN BERDASARKAN SUKU, …

M. RIZA RAHMATILLAH

Pasal 28 Ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) menjelaskan bahwa pidana penjara 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Namun pada kenyataannya, yang masih banyak menyalahgunakan media elektronik dalam menggunakan media sosial. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bentuk penyebaran kebencian yang mengandung unsur SARA di media sosial, untuk dapat mengetahui faktor penyebab penyebaran kebencian y…

IMPLEMENTASI KEPARIWISATAAN DI BIDANG RNWISATA HALAL DI ACEH SELATAN

Rusdianda

ABSTRAK RUSDIANDA, IMPLEMENTASI KEPARIWISATAAN DI BIDANG WISATA HALAL DI ACEH SELATAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (viii, 60), pp., bibl., app. Dr. Zahratul Idami, S.H., M.Hum. Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Bab I Pasal 1 butir 3 dicantumkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Aceh Selatan Seba…

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH ASET PEMERINTAH GAMPONG DI KOTA BANDA ACEHRN (S…

FITRAH RAMADHAN

ABSTRAK Fitrah Ramadhan, 2022 Abdurrahman, S.H., M.Hum Menurut Peraturan Mentri Agraria No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah bahwa untuk keperluan pengumpulan data yuridis dikumpulkan alat-alat bukti tertulis serta kepemilikan subyek penguasaan tanah, dalam pelaksanaan pendaftaran tanah aset pemerintah gampong pada kenyataanya tidak adanya bukti tertulis sehingga menyulitkan dalam p…

PENERTIBAN YANG DILAKUKAN OLEH SATUAN POLISIRNPAMONG PRAJA TERHADAP PELAKU US…

AL IRSYAD GANI

ABSTRAK AAL IRSYAD GANI 2022 PENERTIBAN YANG DILAKUKAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PELAKU USAHA WARUNG KOPI YANG MELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN DIMASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 64), pp., bibl. (Dr. Suhaimi, S.H., M.Hum.) Menurut Pasal 8 ayat (2) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disip…

URGENSI PENCEGATAN (INTERCEPT) PESAWAT ASING TERHADAP KEDAULATAN NEGARA

SEPTIYANI SISTYA

Pasal 5 dan 8 UU No. 1 tahun 2009 Tentang Penerbangan yang merupakan implementasi dari Konvensi Chicago 1944 menjelaskan bahwa Pesawat udara yang melanggar wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia diperingatkan dan diperintahkan untuk meninggalkan wilayah tersebut oleh personel pemandu lalu lintas penerbangan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pencegatan (intercept) terhadap pesawat yang melanggar dan memberikan teguran atas pelanggaran tersebut. Namun pada …

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DIRGANTARA AS BOEING TERHADAP PRODUK PESAWAT CACAT …

TEUKU AHMAD ZAMHUR

Bulan Oktober 2018 terjadi kecelakaan pesawat berjenis Boeing 737 max 8 dengan penerbangan Lion Air JT610 yang telah menewaskan 187 penumpangnya dan pada Bulan Maret 2019 kembali terjadi lagi kecelakaan dengan penerbangan Ethiopia Airlines Penebangan ET320 yang menewaskan 157 penumpangnya. Berdasarkan investigasi, kecelakaan disebabkan oleh Maneuvering Characteristcs Augmentation System (MCAS). Pihak keluarga penumpang kemudian mengajukan gugatan terhadap Boeing Company di Amerika Serikat unt…


    SERVICES DESK