Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KAJIAN FISIKOKIMIA JAMBU KRISTAL (PSIDIUM GUAJAVA L.) POTONG MENGGUNAKAN KEM…

Riska Azizah

Abstrak. Jambu kristal (Psidium guajava L.) termasuk salah satu produk hortikultura yang saat ini banyak dibudidayakan di Indonesia. Teknologi pengolahan minimal menghasilkan produk berupa buah potong yang memiliki masa simpan sangat singkat dan rawan rusak karena adanya aktivitas enzimatis yang menyebabkan terjadinya browning yaitu pencoklatan. Kerusakan buah potong ini menyebabkan penurunan kualitas fisik, yaitu penampilan dan tekstur serta kualitas kimia, yaitu rasa dan nilai nutrisi. Oleh…

PENGARUH PENGGUNAAN MICROBACTER ALFAAFA – 11 (MA-11) DAN PUPUK ORGANIK TER…

Suryani

RINGKASAN Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan Microbacter Alfaafa–11 (MA-11) dan pupuk organik terhadap karakteristik agronomi dan kualitas padi hasil persilangan Sigupai dengan IRBB27. Penelitian dilaksanakan di lahan SMK-PP Negeri Saree Jalan Banda Aceh-Medan KM. 69, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar dan analisis sifat fisika dan kimia beras dilakukan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Benih dan Laboratorium Fisiologi Tumbuhan Fakultas Pertanian …

TANGGUNG JAWAB DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN SAMPAH PADA TEMPAT PE…

Nur Hasanah

Permasalahan sampah khususnya di Tempat Pembuangan Akhir di Kabupaten Aceh Tamiang diatur pada Pasal 5 huruf c Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah dinyatakan Tugas dan Wewenang Pemerintah Kabupaten “memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah”, Namun realita yang terjadi dilapangan di Tempat Pembuangan Akhir Kampung Durian pengelolaan sampah belum di kelola dengan baik dan maksimal. Hal ini jika …

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015 DAN 56/…

Musrafiyan

Pasal 249 sampai dengan Pasal 252 UU Pemda menyatakan bahwa pembatalan Perda dapat dilakukan melalui Kepmendagri, aturan ini didasarkan pada bunyi Pasal 250 ayat (1) bahwa Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 251 ayat (1) dimana Perda Provinsi dan Pergub yang bertentangan deng…

PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (STUDI PENELITIAN DI WILAYAH KOTA SA…

M.Khalik Zulfahrul Mubaraq

Hak memperoleh informasi merupakan bagian penting dari hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelengaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan poin penting bagi terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik, dimana tidak ada lagi sekat penghalang masyarakat untuk mengetahui apa saja yang telah diperbuat oleh penyelenggara pelayanan publi…

PEMENUHAN RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT QANUN ACEH…

Yuni Rahayu

ABSTRAK Restitusi ialah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Restitusi merupakan salah satu Uqubat Ta’zir Utama sebagaimana dalam Pasal 4 Ayat (4) huruf d Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat . Pasal 51 Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menga…

DUALISME KEWENANGAN PENYIDIKAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI ACEH …

Wahyu Kuncoro

DUALISME KEWENANGAN PENYIDIKAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI ACEH ANTARA WILAYATUL HISBAH DAN PENYIDIK KEPOLISIAN Wahyu Kuncoro1, Husni2, Efendi3, M. Gaussyah4 Penyidikan dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak menurut ketentuan Pasal 133 UU Pemerintahan Aceh masih terjadi dualisme, karena masing-masing Penyidik Polri dan Penyidik PPNS dapat melaksanakan penyelidikan dan penyidikan. Akibat, sebagian kasus pelecehan seksual terhadap anak diajukan kepada Penyidik PPNS dan…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PERBURUAN DAN PEMBUNUHAN GAJAH SUMATERA DI…

Rahmat

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PERBURUAN DAN PEMBUNUHAN GAJAH SUMATERA DI PROVINSI ACEH Rahmat* Mohd Din** Yanis Rinaldi*** ABSTRAK Aceh merupakan salah satu Provinsi yang masih memiliki jumlah populasi gajah sumatera tertinggi di Sumatera. Berdasarkan data terakhir, pada 2020 jumlah gajah di Provinsi Aceh teridentifikasi sebanyak 539 individu, atau dengan kata lain hampir 40 persen gajah yang ada di Sumatera berada di Provinsi Aceh. Jumlah populasi gajah di Aceh juga ja…

KEDUDUKAN DAN FUNGSI MUKIM DALAM PENGUASAAN HUTAN ADAT DI KABUPATEN ACEH BESAR

Nurhaliza

KEDUDUKAN DAN FUNGSI MUKIM DALAM PENGUASAAN HUTAN ADAT DI KABUPATEN ACEH BESAR Nurhaliza* Teuku Muttaqin Mansur** Efendi*** ABSTRAK Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam pasal 3 ayat (1) memperbolehkan masyarakat hukum adat mengelola hutan secara lestari di kawasan Hutan Adat. Mengakui lima program kehutanan sosial yaitu, hutan desa, kemasyarakatan, tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraa…

TRANSFORMASI LAYANAN ELEKTRONIK PERTANAHAN DALAM PELAKSANAAN PEMELIHARAAN DAT…

Dian Ayunda

Penerapan layanan informasi pertanahan secara elektronik menjadi salah satu kebutuhan untuk melayani masyarakat dalam rangka percepatan dan transparansi pelayanan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah secara bertahap melakukan pelayanan secara elektronik dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik, Transf…


    SERVICES DESK