Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENYELESAIAN HARTA POH ROH AKIBAT KEMATIAN SALAH SATU PIHAK MENURUT HUKUM ADA…

M.FICHRI WAHYUDI. M

Harta poh roh atau disebut juga harta gono-gini adalah harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, seperti harta bergerak, motor, mobil, saham dan lain-lain dan harta tetap seperti tanah, rumah dan lain-lain yang didapatkan selama masa perkawinan. Pembagian harta bersama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang- Undang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 96 ayat (1) KHI menyatakan bahwa, “jika terjadi cerai mati, maka separuh harta menjadi hak pasangan yang hidup…

EFEKTIVITAS HUKUM ISLAM DALAM PELAKSANAAN WASIAT DI KECAMATAN JULI KABUPATEN …

Nizamul Hayati

EFEKTIVITAS HUKUM ISLAM DALAM PELAKSANAAN WASIAT DI KECAMATAN JULI KABUPATEN BIREUEN Nizamul Hayati* Iman Jauhari** Zahratul Idami*** ABSTRAK Wasiat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 171 huruf (f) ialah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Selanjutnya pada Pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis…

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENDIRIAN RNPERSEROAN TERBATAS TANPA AKTA NOTARIS

Siti Thali`Ah Athina

Pasal 109 (153 A) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengizinkan pendirian Perseroan Terbatas tanpa menggunakan akta Notaris, melainkan hanya dengan surat pernyataan pendirian Perseroan. Hal ini sangat berbeda dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan Perseroan Terbatas harus didirikan oleh minimal 2 (dua) orang dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia. Sehingga perbedaan aturan …

ANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW) DALAM PEMBUATAN RNAKTA…

Firman Riyadi

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW) DALAM PEMBUATAN AKTA IKRAR WAKAF (AIW) YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT Firman Riyadi* Ilyas Ismail** Darmawan***  ABSTRAK Perwakafan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dimana syarat wakaf dalam Pasal 6 menyebutkan setidaknya teradapat beberapa syarat antara lain Adanya wakif (orang yang mewakafkan harta), Nadzir wakaf Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan), Mauquf alaih (…

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TENTANG PERJANJIA…

Farah Rieza

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 69/PUU-XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN KAWIN Farah Rieza* Darmawan** Iman Jauhari*** ABSTRAK Perkawinan campuran yang berdampak terhadap harta benda dalam perkawinan, salah satu contohnya yang dialami oleh Ike Farida yang menikah secara sah dengan Warga Negara Jepang di Indonesia.Persoalannya, yaitu Ike Farida tidak dapat membeli Rusun karena status suami Ike adalah Warga Negara Asing dan Ike tidak memiliki perjanjian perkawinan dengan suaminya. Ol…

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM LEGALISASI AKAD…

Irfan Ramadhan

Kewenangan notaris dalam melegalisasi perjanjian di bawah tangan diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P), bahwa notaris berwenang mengesahkan tanda tangan dan menjamin kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Dengan demikian notaris diwajibkan untuk menyaksikan tanda tangan para pihak sebelum melakukan legalisasi perja…

FORMULASI KETENTUAN HARTA BERSAMA SUAMI ISTRI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Ghazi Thahri

Sistem hukum perkawinan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit mengakomodir ketentuan adanya harta bersama dalam perkawinan. Kompilasi Hukum Islam juga melakukan pendekatam kompromistis terhadap ketentuan tentang harta bersama yang ada dalam sistem hukum adat dengan memperkenalkan konsep harta bersama dalam perkawinan. Yang menjadi permasalahan adalah apakah pengakomodiran konsep harta bersama tersebut adalah hal yang absah secara syariat. Tuju…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN YANG MENGALAMI MALPRAKTIK DI RUMAH SAKIT U…

Cut Syakira Nafia Tasya

Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui Pertanggungjawaban rumah sakit, Upaya perlindungan hukum rumah sakit terhadap pasien dan menjelaskan Upaya hukum yang dapat dilakukan pasien akibat malpraktik. Penelitian ini masuk dalam judul penelitian hukum empiris. Informasi untuk penelitian ini dikumpulkan melalui penyelidikan lapangan dan penelitian kepustakaan. Wawancara dengan responden dan informan digunakan untuk mengumpulkan data primer untuk penelitian lapangan. Saat melakukan pe…

PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH DI ACEH

Fathia Az-Zahra

PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH DI ACEH Fathia Az-Zahra Darmawan Muhammad Ya’kub Aiyub Kadir ABSTRAK Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan batas usia perkawinan adalah 19 tahun. Awalnya bagi wanita 16 tahun dan bagi pria 19 tahun menjadi sama-sama 19 tahun. Namun pada kenyataannya terdapat perkawinan dibawah 19 tahun. Jika perkawinan dilakuka…

“PENETAPAN PENGADILAN SEBAGAI BENTUK UPAYA HUKUM PADA PROSES EKSEKUSI (STUD…

Iskandar

Penetapan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 98/Pdt.P/Pn.Bna tertanggal 14 Juli 2017 telah mengabulkan permohonan atas kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Rumah lantai dua yang terletak di jalan Prada Utama Desa Prada kecamatan Syiah kuala Kota Banda Aceh Milik Mawardy Nurdin yang sebelumnya telah diputus dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor : 57/Pid.Sus/TPK/Pn.Bna dan telah berkekuatan hukum tetap. Terbitnya penetapan tersebut memberikan perlindungan huku…


    SERVICES DESK