Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

WANPRESTASI PADA PERJANJIAN UTANG PIUTANG UNTUK MODAL USAHA SIRUP CAP PATUNG …

ALYA AYUDYA DESRIVA

Pasal 1338 ayat (1) menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Namun dalam kenyataannya, perjanjian utang piutang untuk modal usaha sirup Cap Patung di Gampong Peuniti, Kota Banda Aceh, terjadi wanprestasi akibat debitur tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan, dimana debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran bagi hasil maupun pengembalian modal pokok, sehingga menimbulkan sengketa antara para pihak. …

PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI SARAK OPAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH

Ioshah Raseuki Mukhlis

Berdasarkan Pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Peranan serta keberadaan sarak opat dalam masyarakat telah diatur dalam ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo yang menyatakan bahwa sarak opat merupakan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat dengan sistem penyelesai…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI RES…

Khairul Umam Syamsuyar

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI RESTITUSI Khairul Umam Syamsuyar* Dahlan** Darmawan*** ABSTRAK Dasar restitusi telah diatur lewat Pasal 98 KUHAP namun secara lengkap di atur dalam UU LPSK. Pasal 3 UU LPSK menentukan bahwa perlindungan kepada korban dilaksanakan sesuai asas keadilan dan non diskriminatif. Faktanya, korban tindak pidana sebagaimana Pasal 310 ayat (1) dan (2), Pasal 320 ayat (1), dan Pasal 321 ayat (1) KUHP, serta Pasal 27 a…

TANGGUNGJAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PERALIHAN HARTA BERSAMA YAN…

Putri Safira

TANGGUNGJAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PERALIHAN HARTA BERSAMA YANG BELUM DIBAGI PASCA PERCERAIAN ABSTRAK Putri Safira * Novi Sriwahyuni Darmawan ** Berdasarkan Pasal 10 ayat (7) Peraturan Menteri Agraria dan Tata *** Ruang/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2018, setiap pelanggaran oleh PPAT harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT. Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam peralihan harta bersama pasca perceraian di …

PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH IV DALA…

Cut Netta Pajriati

ABSTRAK Cut Netta Pajriati 2025 PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH IV DALAM MENGATASI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN ACEH BARAT Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii,74), pp.,tabl.,bibl., app. ( Prof. Dr. Efendi, SH, M.Si ) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan, dalam Pasal 5 ayat (2) terkhusus huruf i y…

POSITIVISASI HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

Yulfan

POSITIVISASI HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA Yulfan* Dr. Sulaiman, S.H., M.H.** Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M.H.*** ABSTRAK Formalisasi hukum adat adalah perubahan norma hukum adat yang sebelumnya tidak tertulis atau istilah lainnya adalah positivisasi, dalam lingkup hukum adat juga terjadi proses positivisasi. Namun positivisasi hukum adat akan memunculkan beberapa permasalahan, dikarenakan adanya perbedaan sumber, adat bersumber dari kebiasaan dan tradisi yang berkembang dala…

ITIKAD BAIK DALAM PERAMPASAN BARANG BUKTI MILIK PIHAK KETIGA DALAM TINDAK PID…

Nasri

ITIKAD BAIK DALAM PERAMPASAN BARANG BUKTI MILIK PIHAK KETIGA DALAM TINDAK PIDANA BIDANG SUMBER DAYA ALAM Nasri1 Ilyas Ismail2 Efendi3 Darmawan4 Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat kaya akan sumber daya alamnya. Dalam mengeksploitasi sumber daya alam tersebut, manusia berpotensi melakukannya dengan cara-cara yang melanggar hukum (melakukan tindak pidana). Alat-alat yang digunakan oleh pelaku tindak pidana bidang sumber daya alam adakalanya merupakan milik pihak ketiga ya…

PERLINDUNGAN HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PROS…

Nova Safrida

PERLINDUNGAN HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PROSES HUKUM TERKAIT PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA Nova Safrida* Ilyas Ismail** Muhammad Nur*** ABSTRAK Peraturan Pemerintah Nomor No. 37 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah belum mengatur secara tegas mengenai perlindungan hukum kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam proses pemeriksaan dimana konsep perli…

PENENTUAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DA…

Taufieq Akbar

PENENTUAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM JUAL BELI DI KABUPATEN ACEH BESAR Taufieq Akbar, 1 Mahdi Syahbandir, ABSTRAK 2 Teuku Saiful 3 Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten yaitu Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah adalah Nilai Perolehan Objek Pajak. Namun dalam kenyataannya, ditemukan indikasi penggunaan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang lebih renda…

PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS GAMPONG MELALUI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

Lilies Andayani

Kepastian hukum terhadap batas gampong dapat terwujud ketika penetapan dan penegasan batas gampong telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45/2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Permendagri Pedoman PPBDes), Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Besar berwenang dalam menyelesaikan perselisihan batas gampong berdasarkan Permen…


    SERVICES DESK