Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENJATUHAN PIDANA DENDA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA

Bakhtiar

PENJATUHAN PIDANA DENDA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA Bakhtiar 1 Mohd. Din 2 Ilyas Yunus 3 Darmawan 4 ABSTRAK Pada saat ini bangsa Indonesia mengalami kesulitan dalam menghadapi peningkatan peredaran narkotika yang melanda seluruh wilayah Indonesia. Narkotika tersebut tidak hanya berasal dari wilayah Indonesia tetapi juga berasal dari luar negeri yang diimpor ke Indonesia. Data statistik menunjukkan bahwa peredaran narkotika dan penyalahgunaannya meningk…

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTARNTANAH TERHADAP PEMBUATAN AKTA JUALRNBELI…

Yuni Meldifa

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PEMBUATAN AKTA JUAL BELI YANG TIDAK DIBACAKAN/DIJELASKAN ISINYA KEPADA PARA PIHAK ABSTRAK Yuni Meldifa* 1 Sanusi** 2 Novi Sri Wahyuni*** 3 Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya ditulis PP PPAT) menyatakan bahwa “Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya ditulis PPAT) harus dibacaka…

IMPLEMENTASI MINAMATA CONVENTION ON MERCURY 2013 DALAM PENGENDALIAN MERKURI P…

Raisa Zalfa Sofia

Merkuri merupakan bahan berbahaya yang masih digunakan dalam kegiatan pertambangan emas oleh masyarakat dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap kesehatan manusia serta lingkungan hidup. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Minamata mengenai Merkuri melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017. Ratifikasi tersebut mewajibkan Indonesia melaksanakan ketentuan Pasal 7 Konvensi Minamata mengenai pengurangan dan penghapusan penggunaan merkuri pada pertambangan emas oleh masyarakat melalui penyusun…

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN LAUNDRY TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGU…

Nurul Fatia

Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum dan merugikan bagi pihak lain, mewajibkan pelaku yang bersalah atas timbulnya kerugian tersebut untuk membayar ganti rugi. Pasal 1367 menyebutkan bahwa sesorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan sendiri, tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang-orang yang berada dibawah pengawasannya atau disebabakan oleh barang yang berada dalam penguasaannya. …

PENYELESAIAN KAWIN LARI (NAIK) BERDASARKAN HUKUM ADAT GAYO LUES (SUATU PENELI…

DESI FITRIANI

ABSTRAK DESI FITRIANI 2026 PENYELESAIAN KAWIN LARI (NAIK) (Prof. Dr. Darmawan, S.H., M. Hum.) Kawin lari (naik) dalam hukum adat Gayo Lues merupakan bentuk perkawinan yang tidak dibenarkan karena dilakukan tanpa melalui tata cara adat serta tanpa persetujuan orang tua atau wali. Perbuatan tersebut dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum adat dan penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme hukum adat. Praktik kawin lari (naik) masih ditemukan di beb…

PEMAAFAN HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Redy Hary Ramandana

Pemaafan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana ABSTRAK Redy Hary Ramandana Moh Din Darmawan Perkembangan hukum pidana di Indonesia ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang memperkenalkan konsep pemaafan hakim (rechterlijk pardon) sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (2). Konsep ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap terdakwa yang terbukti bersalah dengan mempertimbangkan ringann…

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MELALUI PERANGKAT ADAT (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN…

Nur Najmi

ABSTRAK Aturan mengenai pembagian harta bersama melalui perangkat adat di Kabupaten Aceh Besar tercantum dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” Di Kabupaten Aceh Besar, perselisihan pembagian harta bersama dilaksanakan melalui perangkat adat sebagaimana dia…

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERUPA ROYALTI ATAS HAK CIPTA PASCA PUTUSNYA PERKAWIN…

Yudika Dwi Erwanda

Putusan perceraian pada Pengadilan Agama Jakarta Barat No.1622/PDT.G/2023/PA.JB menjadi preseden bagi dunia hukum di Indonesia dengan ditetapkannya royalti atas hak cipta sebagai harta bersama dan pembagiannya. Kekayaan intelektual kini menjadi pertimbangan finansial yang penting bagi pasangan yang akan bercerai, namun belum adanya pengaturan eksplisit mengenai royalti sebagai harta bersama menimbulkan ketidakpastian hukum. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Baga…

PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA (SUATU PENELITIA…

Cut Sarah Maulida

Berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata menyatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” artinya setiap perjanjian akan mengikat para pihak layaknya undang undang sehingga wajib dipenuhi dan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan begitu pula dengan perjanjian jaminan fidusia. Namun dalam praktik lapangan masih terdapat debitur yang gagal dalam menjalankan perjanjian dengan tidak membayaran angsuran pembiayaan yang t…

KONSTRUKSI PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN YANG BERNILAI EKONOMI…

Adi Tyogunawan

Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan yang bernilai ekonomis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan mendasar, seperti ketidakjelasan norma hukum, tumpang tindih kewenangan antarinstansi, serta belum optimalnya pemanfaatan aset untuk kepentingan negara. Paradigma yang masih menempatkan penyitaan hanya untuk kepentingan pembuktian menyebabkan banyak aset produktif mengalami penurunan nilai, bahkan dimusnahkan tanpa mempertimbangkan potensi ekono…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK