Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

EVALUASI KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PERSERO UIW ACEH

RAIHANA

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga sdengan daya 450 VA dan rumah tangga miskin dan kurang mampu daya 900 VA. Implementasi kebijakan subsidi listrik diketahui terdapat penerima subsidi listrik yang tidak tepat sasaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan subsidi listrik yang diberikan pemerintah melalui PT PLN (Persero) kepada masyarakat miskin dan kur…

EFEKTIVITAS KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU AC…

ANRI AZISMI

ABSTRAK Berdasarkan qanun nomor 5 tahun 2018 tentang penanaman modal, DPMPTSP Aceh mempunyai tugas umum melaksanakan urusan pemerintah dan pembangunan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu serta pelayanan informasi dan pengaduan, pengawasan dan pembinaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu S…

EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABU…

RAHMADI

ABSTRAK Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa Pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. DISDUKCAPIL Gayo Lues salah satu penyeleggara pelayanan publik kepada masyarakat, namun masih dijumpai berbagai masalah seperti…

ANALISIS KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM BIDANG PERTANAHAN

RASYA SUHAILA

ABSTRAK Penyelenggaraan pertanahan yang terjadi di Kota Banda Aceh menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah pada masa pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana gempa dan tsunami tahun 2004 silam. Kewenangan pemerintahan di bidang pertanahan perlu menjadi fokus pemerintahan Kota Banda Aceh dalam menjalankan urusan wajib pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, Kota Banda Aceh belum memiliki Di…

IMPLEMENTASI PRINSIP EFEKTIVITAS PELAYANAN E-KTP DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PE…

FANDY KURNIAWAN

ABSTRAK Dibentuknya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Maka dari itu, Pemda Pidie Jaya merespon dengan melahirkan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya, Pasal 68 huruf d menyatakan tentang pelaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bida…

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN…

BELLA NABILAH SIREGAR

ABSTRAK Berdasarkan Peraturan Walikota Langsa Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Langsa Pasal 1 ayat (11) menyatakan bahwa standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, m…

STRATEGI PEMANFAATAN DANA OTONOMI KHUSUS DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI PRO…

Tessa aprikindesa

ABSTRAK Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 183 ayat (1) dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 179 ayat (2) huruf c, merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Serta terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 1 tahun 2018 pasal 10 ayat (1) menjelaskan tujuan dari pe…

EFEKTIVITAS PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DALAM MENGURANGI ANGKA KEMISKI…

GLADYS NURCINTAMI

Pasal 56 ayat (2) Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN memiliki fungsi perumusan kebijakan nasional bidang pengendalian penduduk, kemudian menyepakati membentuk Kampung Keluarga Berencana (KB) dalam menjalankan agenda pembangunan Nawacita ke Lima “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”. Didalam program Kampung KB terdapat kelompok Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang menjadi wadah pemberdayaan ekonomi keluarga untuk mempe…

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DALAM PENANGANAN DAMPAK PELEDAKAN OLEH …

Ferdila SY

Pemerintah, masyarakat dan lingkungan membutuhkan hubungan timbal balik yang seharusnya dijaga agar tetap dalam kondisi yang serasi dan dinamis, termuat dalam Undang- Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 13 ayat (3) dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengendalian dan kerusakan lingkungan. Kehadiran perusahaan semen di Kecamatan Lhoknga secara ekonomis memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan Aceh Besar dan juga Provinsi Ace…

PENGAWASAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDA ACEH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB…

NURUL RAUZAH

ABSTRAK Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama merupakan instansi yang memiliki salah satu tugas yaitu melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak sebagaimana dinyatakan pada Pasal 58 tentang tugas KPP Pratama,dalam peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210\PMK.01\2017 tentang organisasi dan tata kerj…


    SERVICES DESK