Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

IMPLEMENTASI PRINSIP EFEKTIVITAS PELAYANAN E-KTP DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PE…

FANDY KURNIAWAN

ABSTRAK Dibentuknya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Maka dari itu, Pemda Pidie Jaya merespon dengan melahirkan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya, Pasal 68 huruf d menyatakan tentang pelaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bida…

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN…

BELLA NABILAH SIREGAR

ABSTRAK Berdasarkan Peraturan Walikota Langsa Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Langsa Pasal 1 ayat (11) menyatakan bahwa standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, m…

STRATEGI PEMANFAATAN DANA OTONOMI KHUSUS DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI PRO…

Tessa aprikindesa

ABSTRAK Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 183 ayat (1) dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 179 ayat (2) huruf c, merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Serta terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 1 tahun 2018 pasal 10 ayat (1) menjelaskan tujuan dari pe…

EFEKTIVITAS PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DALAM MENGURANGI ANGKA KEMISKI…

GLADYS NURCINTAMI

Pasal 56 ayat (2) Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN memiliki fungsi perumusan kebijakan nasional bidang pengendalian penduduk, kemudian menyepakati membentuk Kampung Keluarga Berencana (KB) dalam menjalankan agenda pembangunan Nawacita ke Lima “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”. Didalam program Kampung KB terdapat kelompok Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang menjadi wadah pemberdayaan ekonomi keluarga untuk mempe…

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DALAM PENANGANAN DAMPAK PELEDAKAN OLEH …

Ferdila SY

Pemerintah, masyarakat dan lingkungan membutuhkan hubungan timbal balik yang seharusnya dijaga agar tetap dalam kondisi yang serasi dan dinamis, termuat dalam Undang- Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 13 ayat (3) dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengendalian dan kerusakan lingkungan. Kehadiran perusahaan semen di Kecamatan Lhoknga secara ekonomis memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan Aceh Besar dan juga Provinsi Ace…

PENGAWASAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDA ACEH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB…

NURUL RAUZAH

ABSTRAK Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama merupakan instansi yang memiliki salah satu tugas yaitu melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak sebagaimana dinyatakan pada Pasal 58 tentang tugas KPP Pratama,dalam peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210\PMK.01\2017 tentang organisasi dan tata kerj…

ANALISIS IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 8 TAHUN 2013 RNTENTANG PENGELOLAAN SAMPAH O…

ULFA LIDYA

Permasalahan persampahan di Indonesia sangatlah komplek, salah satu wilayah yang mengalaminya adalah Kabupaten Aceh Besar. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengeluarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah, namun masih terdapat beberapa titik penumpukan dan pembuangan sampah sembarangan oleh masyarakat. Produksi sampah pada kawasan Kabupaten Aceh Besar selalu mengalami peningkatan sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar harus bekerja keras dalam menangani permasalah…

PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING TER…

MUTIA RAHMAH

Pencegahan dan penanganan stunting di Banda Aceh merujuk kepada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi Di Aceh. Dalam peraturan Gubernur Aceh tersebut pada Pasal 4 menyatakan bahwa ruang lingkup Pencegahan dan Penanganan stunting Terintegrasi meliputi peran institusi Pemerintah, organisasi non pemerintah, institusi masyarakat dan pelaku lain baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Aceh bebas stunting. akan…

UPAYA PENANGANAN PENGEMIS OLEH DINAS SOSIAL DI KOTA BANDA ACEH

MAZAYA

Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 46 ayat (2) menyatakan bahwa Upaya pencegahan dan penanganan gelandangan pengemis dilakukan oleh Dinas Sosial yang berkoordinasi dengan instansi terkait, aparat Kecamatan dan Gampong atau nama lain, tokoh masyarakat, ulama, tokoh agama lainnya dan masyarakat. Namun dalam kenyataannya di Kota Banda Aceh pengemis masih menjadi permasalahan sosial. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, seperti kemiskinan, minimnya keteram…

ANALISIS STRATEGI SATGAS DALAM PENANGANAN COVID-19 DI KOTA BANDA ACEH

RAUZA TULMUNA

Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh memiliki jumlah kasus positif COVID-19 cukup tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di lingkup Provinsi Aceh, bahkan Kota Banda Aceh kerap masuk zona merah. Dengan jumlah korban yang terus bertambah seiring berjalannya waktu, sehingga pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, seperti jam malam dan membatasi masyarakat dalam kerumunan ramai. Selain itu, masyarakat juga diwajibkan mematuhi protokol kesehatan di semua tempat keramaian. Keputusan …


    SERVICES DESK