Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ESTIMASI POPULASI GAJAH SUMATERA (ELEPHAS MAXIMUS SUMATRANUS TEMMINCK, 1847) …

Zulfikar

Spatial capture-recapture (SCR) adalah salah satu permodelan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dasar sebaran populasi dengan menggabungkan tipe data capture-recapture dengan tingkat variabel informasi identitas individu untuk memperkirakan jumlah populasi dan parameter demografis lainnya. Penggunaan SCR didasari oleh presisi model ini dalam mengaugmentasi berbagai macam data bukti keberadaan. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan April hingga Oktober 2022. Tujuan Penelitian ini…

ASAS ITIKAD BAIK DALAM TRANSPARANSI PENGEMBALIAN BIAYA OPERASI PADA KONTRAK B…

NURARAFAH

ASAS ITIKAD BAIK DALAM TRANSPARANSI PENGEMBALIAN BIAYA OPERASI PADA KONTRAK BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA Nurarafah1 Tan Kamello2 Azhari Yahya3 Dahlan4 ABSTRAK Penelitian ini mengkaji norma hukum yang terdapat di dalam Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUH Perdata dan norma hukum yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Pengh…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2023
  • Baca Selengkapnya

IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT D…

Difa Rahadatul Aisyi

Tindak pidana khalwat merupakan perselisihan yang diutamakan agar diselesaikan secara adat sebagaimana tertuang pada pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Namun penyelesaian khalwat secara adat di Kabupaten Bireuen masih belum terlaksana. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan alasan penyelesaian tindak pidana khalwat melalui Mahkamah Syar’iyah Bireuen, faktor yang menghambat penyelesaian tindak pidana khalwat secara adat dan upaya dala…

TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN BAHAN PELEDAK TANPA HAK SECARA BERSAMA-SAMA (SUATU …

Andong Guntur Maulana

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana kepemilikan bahan peledak, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku, serta upaya penanggulangan terhadap tindak pidana kepemilikan bahan peledak dalam penangkapan ikan. Hasil penelitian dalam tindak pidana kepemilikan bahan peledak secara bersama-sama disebabkan oleh faktor keuntungan yang besar, faktor lingkungan, faktor rendahnya kepatuhan hukum, dan faktor pengawasan, serta faktor mu…

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS PERLINDUN…

Mirza Dwan Sanova

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS PERLINDUNGAN KORBAN DALAM LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI Regulasi hukum tentang tindak pidana kekerasan seksual secara rinci di Indonesia baru diundangkan pada tahun 2022 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sebelumnya, Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan Peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Lingkungan Perguruan Tinggi. Kedua atur…

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA PSIKOTROPIKA (STUDI PENEL…

Octhania Madilla

ABSTRAK Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sitesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menggurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan rasa ketergantungan yang di bedakan kedalam beberapa golongan-golongan. Berdasarkan Data Kasus Narkotika Polda Aceh tahun 2021 terdapat 1.318 kasus penyalahgunaan narkotika …

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN 1RNBAGI DIRI SEN…

Nur Azizah

Pasal 127 ayat (1) butir a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”. Meski telah diatur tentang hukuman penggunaan narkotika golongan l bagi diri sendiri namun putusan masih berbeda beda antara satu dan yang lainnya, dalam perbuatan dan sanksi pidana sudah diatur, namun masih saja ditemukan pelaku yang melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol…

BIOSISTEMATIKA RAYAP SUBFAMILI NASUTITERMITINAE DI PULAU SIMEULUE

Emil Riza Pratama

Penelitian tentang biosistematika rayap subfamili Nasutitermitinae di Pulau Simeulue telah dilakukan sejak Juli 2020 hingga Juli 2021 dengan menggunakan sampel rayap yang dikoleksi oleh Syaukani dan Tim di Lab. Zoology, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Syiah Kuala. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan berbagai jenis rayap subfamili Nasutitermitinae yang berasal dari Pulau Simeulue, dengan menemukan karakter untuk setiap jenis serta menganalisis klaster pada…

PELAKSANAAN DAN HAMBATAN PROSES MEDIASI PERKARA PERDATA DI MAHKAMAH SYAR’IY…

RIJAL KHATAMI

ABSTRAK RIJAL KHATAMI PELAKSANAAN DAN HAMBATAN PROSES 2022 MEDIASI PERKARA PERDATA DI MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,61), pp., bibl, app. Dr. Ilyas, S.H., M.Hum. Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar tahapan persidangan di pengadilan. Dilakukan secara damai, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Berdasarkan …

TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN DENGAN MOTIF PENYEBARAN MUATAN PORNOG…

ALFI SOFYAN JORA

Tindak pidana pemerasan di atur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Di wilayah hukum Pengadilan Nege…


    SERVICES DESK