Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEDUDUKAN NOTARIS DALAM SUBROGASI HAK TANGGUNGAN KONVERSI BANK KONVENSIONAL K…

Nana Mulyana

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia memberikan arahan kepada Ikatan Notaris Aceh, bahwa pengalihan hutang berdasarkan transaksi non-syariah menjadi transaksi syariah tidak dapat dilakukan dengan skema subrogasi. Sedangkan Dewan Syariah Nasional menyatakan bahwa, subrogasi berdasarkan prinsip syariah untuk konversi nasabah kredit bank konvensional menjadi nasabah pembiayaan bank syariah dapat dilakukan dengan merujuk pada Fatwa DSN MUI Nomor 104/DSN-MUI/IX/2016 tentang Subroga…

PELAKSANAAN TUGAS PENGAMANAN PEREDARAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (P…

Farah Rahmatillah

PELAKSANAAN TUGAS PENGAMANAN PEREDARAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Penelitian di LP Kelas IIA Banda Aceh) Farah Rahmatillah * Mohd. Din ** *** Adwani ABSTRAK DaIam Perkemenkumham No. 33 Tahun 2015 bahwasannya keamanan dan ketertiban yang kondusif daIam lapas adalah syarat yang pertama guna mendukung terwujudnya keberhasiIan peIaksanaan sistem pemasyarakatan. Peningkatan pengamanan dan ketertiban dalam Iembaga pemasyarakatan perIu untuk dikembangkan agar me…

KEWAJIBAN NOTARIS MEMBERIKAN PELAYANAN JASA KEPADA PENGHADAP DALAM PEMBUATAN …

Anisia Kamila

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notarismenjelaskan mengenai kewajiban Notaris. Salah satu dari kewajiban Notaris terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN yang menyatakan bahwa : “ Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, terkecuali ada alasan tertentu untuk menolaknya”. Maka Notaris memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada Penghadap tanpa harus …

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS YANG TIDAK MEMBERIKAN SALINAN AKTA KEPADA PENGHADAP

Fani Agustianti

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS YANG TIDAK MEMBERIKAN SALINAN AKTA KEPADA PENGHADAP Fani Agustianti* Mohd Din** Dahlan*** ABSTRAK Berdasarkan pasal 16 huruf (d) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris memiliki kewajiban untuk mengeluarkan Salinan Akta berdasarkan Minuta Akta. Salinan Akta Salinan Akta merupakan salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai SALINAN yang s…

PERAN PEMERINTAH ACEH DALAM FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN TERORISME TERHADAP UP…

Irvan Setiawan

ABSTRAK Salah satu cara terbaik dalam pemberantasan terorisme adalah dengan program deradikalisasi sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 43A ayat (3) Point c. Deradikalisasi. Deradikalisasi merupakan upaya menetralisir paham radikal bagi mereka yang terlibat teroris dan para simpatisannya serta anggota masyarakat yang telah terekspos paham-paham radikal, melalui reedukasi dan resosialisasi serta menanamkan multikultralisme. Langkah strategis dalam implementasi dan sosialisasi program…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAKIM PADA SAAT MELAKSANAKAN TUGAS DARI TINDAK PIDANA…

Rian Gumiwa

Tindak pidana terhadap proses peradilan (contempt of court) merupakan perbuatan merendahkan wibawa dan martabat pengadilan. Maraknya peristiwa penganiyaan terhadap hakim saat melaksanakan tugas dipersidangan merupakan suatu bentuk kemunduran dalam sistem hukum pidana Indonesia, dalam pelaksanaannya berbanding terbalik dengan apa yang terkandung didalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa negara berkewajiban memberi…

PENGATURAN PIDANA PERCOBAAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA (ANALISIS TERHADA…

Adji Abdillah

PENGATURAN PIDANA PERCOBAAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA (ANALISIS TERHADAP BEBERAPA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI) ABSTRAK Adji Abdillah Mohd. Din * Muhammad Ya’kub Aiyub Kadir ** *** Pidana percobaan merupakan alternatif pemidanaan sebagai pengganti pidana penjara yang sudah lama diatur dalam KUHPidana Indonesia. Pidana percobaan yang dijatuhkan kepada terdakwa akan berdampak baik bagi terdakwa karena memiliki manfaat serta penerapan pidana ini sejalan dengan t…

REKONSTRUKSI PRAPERADILAN, GANTI KERUGIAN DAN/ ATAU REHABILITASI SEBAGAI SARA…

Erwin Susilo

REKONSTRUKSI PRAPERADILAN, GANTI KERUGIAN DAN/ ATAU REHABILITASI SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA ABSTRAK Erwin Susilo * Dahlan Ali * Azhari* Praperadilan, ganti kerugian dan/ atau rehabilitasi merupakan lembaga yang terinspirasi dari habeas corpus. Habeas corpus berfungsi untuk menuntut pejabat yang melakukan upaya paksa dihadapan Pengadilan, melalui forum ini nantinya ditentukan upaya paksa yang dilakukan tersebut sudah sah atau tidak. Merujuk pada latar belakang …

TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN PERUSAHA…

RAYNALDI RAHMAN ISMAWAN

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur didalam Pasal 374 KUHP yang berbunyi Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana paling lama 5 tahun. Namun pada kenyataannya masih banyak kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan modus operandi t…

POLA AKTIVITAS MENCARI MAKAN BURUNG KUNTUL KECIL (EGRETTA GARZETTA L.) DI TIB…

NURFADLIANSYAH

Penelitian pola aktivitas mencari makan burung kuntul kecil Egrata. garzetta telah dilakukan selama satu bulan di desa Tibang, Banda Aceh. Burung kuntul di kawasan ini mencari makan di lahan basah seperti tambak. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan teknik scan animal sampling. pengamatan dilakukan dengan dua kali ulangan pagi dan sore. Penentuan lokasi pengamatan berdasarkan keberadaan burung kuntul kecil. Data disajikan dalam bentuk diagram dan tabel serta peta lokasi penel…


    SERVICES DESK