Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PEMODELAN SPASIAL DISTRIBUSI ORANGUTAN SUMATRA (PONGO ABELII LESSON, 1827) DI…

PRIMANDA AULIA RACHMAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi sebaran orangutan sumatra (Pongo abelii Lesson, 1827) di area Stasiun Penelitian Soraya, Kawasan Ekosistem Leuser. Penelitian ini dilakukan dari bulan Februari hingga November 2023. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode penginderaan jauh dan sistem informasi geografis (SIG), yaitu pembuatan model spasial. Aktivitas harian orangutan juga diamati untuk dihubungkan dengan validnya model spasial yang dibuat. Orangutan…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN E-TILANG DI WILAYAH HUKUM POLRES LANGSA …

JIHAN NABILAH

ABSTRAK JIHAN NABILAH, (2024) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN E-TILANG DI WILAYAH HUKUM POLRES LANGSA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Satlantas Polres Langsa) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 57) pp.,tabl.,bibl. Nurhafifah, S.H., M.Hum. Berdasarkan Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor: KEP/12/2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Tilang Manual dan Elektronik. Namun realitanya Satla…

ANALISIS PEMETAAN INDEKS POTENSI LAHAN DI KABUPATEN ACEH BESAR MENGGUNAKAN SI…

Raisya Husna Agustin

ABSTRAK Kabupaten Aceh Besar sangat strategis membuat pertumbuhan pertanian dapat berkembang dengan cepat dan juga belum adanya indeks potensi lahan di Kabupaten Aceh Besar yang berdampak kurang efektif dalam pengolahan lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang penting untuk pengembangan usaha pertanian. Pemanfaatan lahan yang sesuai dengan potensi lahan dapat meningkatkan produktivitas dan kelestarian lahan. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan potensi lahan pada Kabupaten Aceh B…

PELAKSANAAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK PASCA KELUARNYA PERATURAN MAHKAMAH …

Deddi Maryadi

PELAKSANAAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK PASCA KELUARNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2020 (Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Jantho) Deddi Maryadi* Dahlan** Azhari*** ABSTRAK Pemanfaatan secara maksimal sistem informasi teknologi secara masif dalam hal pelaksanaan sidang pidana menggunakan sarana elektronik adalah untuk mengikuti perkembangan hidup dimasyarakat dan demi terwujudnya efektifitas dari pelaksanaan sidang pidana di era yang serba digital. Oleh karena itu, …

PUTUSAN BEBAS YANG TIDAK DAPAT DILAKUKAN UPAYA HUKUM OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM…

Muhammad Agra Syafiquddin Yusuf

Putusan bebas merupakan salah satu dari beberapa putusan yang dapat diambil oleh Hakim dalam perkara pidana. Saat ini Jaksa Penuntut Umum memiliki keterbatasan untuk mengajukan banding terhadap putusan bebas tersebut sebagaimana yang dterdapat dalam Putusan MA Nomor: 128 K/Pid/2020 dengan Terdakwa Junaidi Syahputra Bin Abu Bakar (selanjutnya disebut “Putusan MA”). Penelitian ini Putusan Bebas yang Tidak Dapat Dilakukan Upaya Hukum oleh Jaksa Penuntut Umum. Ketepatan pertimbangan hakim dal…

PELAKSANAAN REINTEGRASI SOSIAL MELALUI PERMENKUMHAM NO.7 TAHUN 2022 TERHADAP …

Maulana Iqbal

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan program reintegrasi sosial bagi Lembaga pemasyarakatan khususnya narapidana perempuan. Lapas adalah sebagai tempat perawatan narapidana yang memiliki fungsi penting dalam melaksanakan reintegrasi sosial sebagaimana yang di atur dalam Undang – undang. Dalam menjalankan aturan reintegrasi sosial yang sesuai peraturan perundang – undang di Indonesia adalah Undang – undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan peraturan kementrian hukum d…

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TA…

Sarah Nazalia

Sertipikat hak atas tanah telah mendapatkan pengakuan dalam Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA), namun meskipun telah mendapatkan pengakuan dalam UUPA sertipikat tanah belum menjamin sepenuhnya kepastian hukum bagi pemiliknya. Hal ini dikarenakan dalam peraturan perundang-undangan memberikan peluang kepada pihak lain yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan mahkamah agung terhadap objek sengk…

PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE OLEH KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK…

Nabila Adelia

ABSTRAK PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE OLEH KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bireuen) Nabila Adelia Rizanizarli Yusri Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) huruf b Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 menyatakan “penuntut umum memiliki kewenangan untuk menutup perkara demi kepentingan hukum, dan penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan dengan ketentuan apabila telah…

KEDUDUKAN PENYIDIK POLISI MILITER DALAM PENYIDIKAN PERKARA PIDANA MILITER PRA…

Zulkarnain

Dalam pelaksanaan proses penyidikan perkara Prajurit TNI, acara pembuktian menjadi salah satu fase penting yang wajib dilakukan oleh penyidik Polisi Militer. Namun demikian, ditemukan hambatan khususnya saat mengumpulkan alat bukti yang terkait dengan Perbankan karena Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan melimitasi apa-apa saja lembaga penegak hukum yang diberikan izin untuk meminta alat bukti dari bank. Tulisan ini mencoba membahas permasalahan tentang kedudukan penyidik P…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (ANAL…

Siti Marjani Salsabiila

Pasal 47 dan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat didalamnya mengatur mengenai tindak pidana pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak. Setelah berlakunya qanun ini timbul permasalahan berupa belum tercapainya perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual, hal ini dikarenakan bentuk rumusan pidana yang diatur di dalam qanun ini berupa pidana alternatif yaitu pidana cambuk atau pidana kurungan atau pidana denda. Rumusan pidana alternatif ini memberikan kesempa…


    SERVICES DESK