Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN PADA OPERASI YUSTISI …

Nurfadhilah

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan pasal 93 yang berbunyi setiap orang yang tidak mematuhi atau menghalang-halangin penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedarudaratan kesehatan masyarakat di pidana paling lama satu tahun atau denda maksimal 100.000.00, selanjut nya Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protkol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19. Tujuan Penulisan skripsi ini yaitu unt…

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA HUBUNGAN ASUSILA SESAMA JENIS YANG DILAKUKAN OLEH …

Virgo Ardya Putra

Tindak pidana asusila sesama jenis yang dilakukan oleh Prajurit TNI diatur didalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM yang berbunyi Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja, dengan pidana penjara maksimum dua tahun empat bulan. Ayat (2) menjelaskan apabila tindakan itu dilakukan dalam waktu perang, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun. Tujuan p…

UPAYA GUGATAN PEMBATALAN LELANG OBJEKRNHAK TANGGUNGAN DILIHAT DARIKEPENTINGAN…

Muhammad Irvan Hidayana

UPAYA GUGATAN PEMBATALAN LELANG OBJEK HAK TANGGUNGAN DILIHAT DARI KEPENTINGAN PERLINDUNGAN DEBITOR M. Irvan Hidayana  Ilyas  Muazzin *** ABSTRAK UU nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan upaya unifikasi lembaga hukum jaminan. UUHT memberikan hak kepada kreditor sebagai pemegang Hak Tanggungan untuk megeksekusi objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri,apabila debitor wanprestasi,melalui proses singkat dan sederhana dengan cara lelang.Dalam lelang eks…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2022
  • Baca Selengkapnya

PENYELESAIAN WANPRESTASI PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PT NUSANTARA SAKTI KANTOR C…

RAMA AGUSTIANINGSIH

ABSTRAK RAMA AGUSTIANINGSIH, (2022) PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PT NUSANTARA SAKTI KANTOR CABANG BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (viii, 80) pp.,bibl.,tabl.,app. (Yunita, S.H., LL. M.) PT Nusantara Sakti Kantor Cabang Banda Aceh adalah perusahaan pembiayaan yang memberikan pembiayaan konsumen berupa sepeda motor. Pasal 1 huruf (g) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan disebutkan bahwaâ€â€¦

PENERAPAN SANKSI PIDANA KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (SUATU P…

HARIS FADHILAH

Berdasarkan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan, bahwa barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penja…

TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ELEKTRONI…

JANUAR RAMADHANA

Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berbunyi bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.Diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Tujuan penulisan skripsi ini adalah un…

TINDAK PIDANA MAKAR DENGAN MAKSUD MEMISAHKAN SEBAGIAN WILAYAH NEGARA (SUATU P…

RAHMAT MAULANA

Berdasarkan Pasal 106 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Meski telah diatur tentang perbuatan dan sanksi pidananya, tetapi masih ditemukan kasus tindak pidana makar yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli. Tujuan penulisan skri…

IMPLIKASI YURIDIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DAL…

Asmadi Syam

Lahirnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, telah memperluas wewenang penghentian penuntutan perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 140 Ayat (2) KUHAP dan tidak lagi hanya terbatas pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum (berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Namun kewenangan menghentikan perkara pada tahap penuntutan menjadi lebih luas lagi untu…

SISTEM INFORMASI SPASIAL USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) BERBASIS WEBSI…

Dicky Rizki Giatama

Pengembangan teknologi informasi memberikan dampak yang positif terhadap meningkatnya efisiensi dan efektifitas yang mandiri dan berkembang pada pada berbagai sektor salah satunya bidang usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Namun, pemanfaatan teknologi sistem informasi geografis masih tergolong rendah seperti kurang lengkapnya informasi mengenai UMKM yang disajikan pada website dari BAPPEDA Kota Banda Aceh. Kurang lengkapnya informasi yang disajikan tidak efektif dalam memprom…

TINDAK PIDANA MENGEDARKAN PANGAN TANPA MEMILIKI IZIN EDAR (SUATU PENELITIAN D…

LUTHFA RAIHAN

Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan menyebutkan bahwa, pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri maupun yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua tahun) atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah). Namun pada kenyataannya peredaran pangan tanpa…


    SERVICES DESK