Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN AMNESTI BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK I…

Fitriani

Amnesti merupakan salah satu hak prerogatif Presiden yang diberikan dalam bentuk Keputusan Presiden, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana kedudukan Amnesti dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, bagaimana mekanisme kebijakan pemberian amnesti dan apakah pemberian amnesti sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2021 sudah memenunhi rasa keadilan atau belum. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan mengenai dasar hukum, mekanisme kebijakan tentang pember…

BIOEKOLOGI DAN PEMANFAATAN MAKROALGA DI KAWASAN PESISIR KABUPATEN ACEH SELATA…

Firman Rija Arhas

Kawasan pesisir Kabupaten Aceh Selatan terdapat sumber daya makroalga yang memiliki peranan dari sisi ekologi dan ekonomi. Penelitian bioekologi dan pemanfaatan makroalga bertujuan untuk mengkaji kondisi bioekologi makroalga yang meliputi identifikasi dan komposisi spesies, keragaman spesies, kesamaan spesies, pola penyebaran spesies, karakteristik morfologi dan substrat makroalga, menganalisis hubungan antara indikator ekologi makroalga dengan beberapa parameter lingkungan, serta pemanfaatan…

PERLINDUNGAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA INVESTASI ILEGAL (SUATU PENELITIAN DI…

SYLVIA RAHMADHANI

Dalam Pasal 1 ayat (3) Perlindungan Hukum kepada Korban tertulis di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian disingkat dengan Undang-Undang LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), menjelaskan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan suatu tindak pidana. Meski diatur tentang perbuatan dan sanksi pidananya, tetapi masih dite…

PENGATURAN TENTANG KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK RNPIDANA ALIRAN SESAT BERD…

Cut Mega Khairina Kesuma

Indonesia merupakan Negara hukum yang penegasnnya termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum maka sesungguhnya masalah hukum, penegakan hukum, dan proses peradilan dan lembaga pengadilan Indonesia memiliki kedudukan dan makna teramat penting. Keberadaan aturan-aturan mengenai aliran sesat dianggap menimbulkan dualisme hukum, yang mana kondisi seperti ini akan menimbulkan kotroversi di masyarakat luas mengenai paham…

TINDAK PIDANA KORUPSI PERBANKAN DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN…

MUHAMMAD RESA MAHZA

Perbankan sebagai lembaga perantara keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, bank dapat melakukan berbagai kegiatan usaha, meliputi penghimpunan dana, penyaluran kredit, dan kegiatan lain. Tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan berdasarkan Undang-undang No.7 Tahun 1992 selanjutnya disebut U…

PENERAPAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT TERHADAP PROSTITUSI …

RISKA NOVITA SARI

PENERAPAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT TERHADAP PROSTITUSI ONLINE DI KOTA BANDA ACEH Riska Novita Sari , Syahrizal Abbas , Dahlan ABSTRAK Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks, mengingat prostitusi merupakan peradaban yang termasuk tertua di dunia dan hingga saat ini masih terus ada pada masyarakat kita. Menurut Pasal 33 (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyatakan bahwa, “Setiap Orang yang dengan sengaja me…

TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN ANCAMAN PENYEBARAN PRODUK PORNOGRAFI SECARA ELEKT…

TASYA NAZILA

ABSTRAK Tasya Nazila, 2022 (Dr. Dahlan, S.H., M.Hum.) Dalam Pasal 27 ayat (1) jo 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjelaskan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, diancam…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN PADA OPERASI YUSTISI …

Nurfadhilah

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan pasal 93 yang berbunyi setiap orang yang tidak mematuhi atau menghalang-halangin penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedarudaratan kesehatan masyarakat di pidana paling lama satu tahun atau denda maksimal 100.000.00, selanjut nya Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protkol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19. Tujuan Penulisan skripsi ini yaitu unt…

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA HUBUNGAN ASUSILA SESAMA JENIS YANG DILAKUKAN OLEH …

Virgo Ardya Putra

Tindak pidana asusila sesama jenis yang dilakukan oleh Prajurit TNI diatur didalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM yang berbunyi Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja, dengan pidana penjara maksimum dua tahun empat bulan. Ayat (2) menjelaskan apabila tindakan itu dilakukan dalam waktu perang, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun. Tujuan p…

UPAYA GUGATAN PEMBATALAN LELANG OBJEKRNHAK TANGGUNGAN DILIHAT DARIKEPENTINGAN…

Muhammad Irvan Hidayana

UPAYA GUGATAN PEMBATALAN LELANG OBJEK HAK TANGGUNGAN DILIHAT DARI KEPENTINGAN PERLINDUNGAN DEBITOR M. Irvan Hidayana  Ilyas  Muazzin *** ABSTRAK UU nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan upaya unifikasi lembaga hukum jaminan. UUHT memberikan hak kepada kreditor sebagai pemegang Hak Tanggungan untuk megeksekusi objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri,apabila debitor wanprestasi,melalui proses singkat dan sederhana dengan cara lelang.Dalam lelang eks…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2022
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK