Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEPASTIAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DI…

Syukrizal

KEPASTIAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DI KOTA BANDA ACEH Syukrizal* Sulaiman** Dahlan*** ABSTRAK Perwal Banda Aceh Nomor 51 mengatur Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan, yang mengharuskan setiap orang wajib melakukan kegiatan 4M. Salah satunya setiap orang wajib memakai masker saat keluar rumah. Pelaku usaha juga tidak boleh melayani pelanggan yang mengabaikan 4M dan jam operasional usaha dibatasi. Gr…

TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN DAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) …

Ulfatu Hasanah

ABSTRAK TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN DAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Takengon) ULFATU HASANAH, 2022 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii,63) pp.,tabl.,bibl.,app. Dr. Dahlan, S.H., M.Hum. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berbunyi, “Setiap orang yang menyalahgu…

TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK (SUATU PENEL…

Juliana

TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK (Suatu Penelitian di Wilayah Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,65), pp.,tabl.,bibl.,app. Dr. Dahlan, S.H., M.Hum Pasal 285 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tah…

TINDAK PIDANA ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKU…

Nadia Hayati

Tindak Pidana Abortus Provocatus Criminalis diatur didalam Pasal 194 Jo. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun pada kenyataannya aborsi masih saja dilakukan. Tujuan dari penelitian skripsi …

PEMENUHAN HAK REKREASI BAGI NARAPIDANA LANJUT USIA (SUATU PENELITIAN DI RUM…

Nanda Febiani

Narapidana merupakan orang yang sedang menjalani hukuman akibat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu proses seorang yang tadinya melakukan kesalahan dan sudah menerima putusan atau aturan absah menurut pengadilan untuk menjalani sanksi di Lembaga Pemasyarakatan dalam rentang waktu tertentu, untuk menyadari kesalahannya dan berubah untuk menjadi lebih baik. Untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk memanusiakan manusia maka telah diat…

TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAKET SEMBAKO BANTUAN SOSIAL COVID 19 RN(SUATU PEN…

FAHMI ALI AKBAR LUBIS

Di dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, Namun pada kenyataannya, walaupun KUHP sudah mengatur mengenai sanksi tindak pidana penggelapan, tindak pidana tersebut masih terjadi, termasuk di wilayah Kota Sibolga. Tujuan penulis adalah …

PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH…

Lianda Febriani

PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG TETAP MENJALANKAN JABATANNYA DALAM KONDISI TIDAK SEHAT (Studi Kasus Pada Kantor Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Kabupaten Bener Meriah) Lianda Febriani Suhaimi Dahlan ABSTRAK Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Akta yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah berkaitan dengan kepastian hukum …

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PEMERKOSAAN DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 201…

Ummi Kalsum

ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PEMERKOSAAN DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT Ummi Kalsum Ediwarman Mohd. Din Dahlan Ali Korban pemerkosaan berhak mendapatkan perlindungan dari negara berdasarkan pancasila sila kedua “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab”. Dan pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 28D UUD 1945 “set…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2022
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN HAK MILIK MELALUI AKTA JUAL BELI YANG DI…

POPY KATARINE

Pengalihan hak atas tanah melalui jual beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT/PPATS). Dalam proses pengalihan hak milik atas tanah yang diterbitkan oleh PPATS diketahui bahwa obyek tanah yang telah dijual oleh tergugat dan beralih kepada pihak ketiga tersebut adalah obyek sengketa di pengadilan yang dikemudian hari timbul permasalahan karena penerbitan akta jual beli yang dilakukan oleh PPATS terhadap obyek tanah yang …

KAJIAN ETNOBOTANI DAN STRUKTUR POPULASI ALAMI BERANGAN (CASTANOPSIS SPP.) DI …

RIZZA AMANDA PHONNA

ABSTRAK Penelitian tentang kajian etnobotani dan struktur populasi berangan (Castanopsis spp.) di Kabupaten Nagan Raya telah dilakukan sejak bulan Januari hingga oktober 2021. Penelitian ini bertujuan untuk identifikasi jenis, inventarisasi pemanfaatan jenis, inventarisasi cara pengolahan dan penggunaan jenis, menentukan struktur populasi alami jenis dan memetakan pola sebaran spasial setiap jenis berangan (Castanopsis spp.) di Kabupaten Nagan Raya. Pengambilan data dilakukan dengan 2 …


    SERVICES DESK