Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IAH SINGKIL NOMOR 13/JN/2021/MS.SKL TENTA…

PUTRI MARLITA

ABSTRAK Putri Marlita, 2022 STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IAH SINGKIL NOMOR 13/JN/2021/MS.SKL TENTANG ORANG DEWASA YANG MELAKUKAN ZINA TERHADAP ANAK Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,63)pp,bibl,app. Nurhafifah,S.H.,M.Hum Putusan Mahkamah Syar’iyah Singkil Nomor 13/JN/2021/Ms.Skl ,terdakwa Darwino Siregar bin terbukti bersalah melakukan zina dengan anak sebagaima…

PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF YANG BERKEMANFAATAN (S…

Nahrawi

PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF YANG BERKEMANFAATAN (Suatu Penelitian di Kejaksaan Negeri Sabang dan Kejaksaan Negeri Aceh Besar) Nahrawi* Sulaiman** Dahlan*** ABSTRAK Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntututan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dalam aturan tersebut mendefinisikan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, ko…

TANGGUNG JAWAB BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILI…

Putri Fajrianuari

TANGGUNG JAWAB BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK YANG TANAHNYA DALAM STATUS PERALIHAN Putri Fajrianuari Yusri** Dahlan*** ABSTRAK Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa sertifikat hak milik merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang dikeluarkan oleh BPN. Namun dalam praktiknya keberadaan sertifikat hak milik ini seringkali menimbulkan sengketa, seperti misalnya terdapat hak pihak lai…

KEPASTIAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DI…

Syukrizal

KEPASTIAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DI KOTA BANDA ACEH Syukrizal* Sulaiman** Dahlan*** ABSTRAK Perwal Banda Aceh Nomor 51 mengatur Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan, yang mengharuskan setiap orang wajib melakukan kegiatan 4M. Salah satunya setiap orang wajib memakai masker saat keluar rumah. Pelaku usaha juga tidak boleh melayani pelanggan yang mengabaikan 4M dan jam operasional usaha dibatasi. Gr…

TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN DAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) …

Ulfatu Hasanah

ABSTRAK TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN DAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Takengon) ULFATU HASANAH, 2022 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii,63) pp.,tabl.,bibl.,app. Dr. Dahlan, S.H., M.Hum. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berbunyi, “Setiap orang yang menyalahgu…

TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK (SUATU PENEL…

Juliana

TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK (Suatu Penelitian di Wilayah Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,65), pp.,tabl.,bibl.,app. Dr. Dahlan, S.H., M.Hum Pasal 285 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tah…

TINDAK PIDANA ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKU…

Nadia Hayati

Tindak Pidana Abortus Provocatus Criminalis diatur didalam Pasal 194 Jo. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun pada kenyataannya aborsi masih saja dilakukan. Tujuan dari penelitian skripsi …

PEMENUHAN HAK REKREASI BAGI NARAPIDANA LANJUT USIA (SUATU PENELITIAN DI RUM…

Nanda Febiani

Narapidana merupakan orang yang sedang menjalani hukuman akibat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu proses seorang yang tadinya melakukan kesalahan dan sudah menerima putusan atau aturan absah menurut pengadilan untuk menjalani sanksi di Lembaga Pemasyarakatan dalam rentang waktu tertentu, untuk menyadari kesalahannya dan berubah untuk menjadi lebih baik. Untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk memanusiakan manusia maka telah diat…

TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAKET SEMBAKO BANTUAN SOSIAL COVID 19 RN(SUATU PEN…

FAHMI ALI AKBAR LUBIS

Di dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, Namun pada kenyataannya, walaupun KUHP sudah mengatur mengenai sanksi tindak pidana penggelapan, tindak pidana tersebut masih terjadi, termasuk di wilayah Kota Sibolga. Tujuan penulis adalah …

PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH…

Lianda Febriani

PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG TETAP MENJALANKAN JABATANNYA DALAM KONDISI TIDAK SEHAT (Studi Kasus Pada Kantor Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Kabupaten Bener Meriah) Lianda Febriani Suhaimi Dahlan ABSTRAK Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Akta yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah berkaitan dengan kepastian hukum …


    SERVICES DESK