PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK KOSMETIK YANG TIDA…
Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, setiap produk yang dimasukkan ke dalam, diedarkan, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikasi yang menyatakan bahwa produk tersebut halal. Menurut Pasal 35 huruf an Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016, pelaku usaha dilarang memproduksi atau menjual produk yang tidak halal atau tidak memiliki sertifikasi halal. Saat ini, masih terdapat kekurangan dalam penerapan peraturan tersebut, karena masih terdapat barang kosmetik berlab…
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN PADA PT PERTA ARU…
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, akibat hukum jika PT Perta Arun Gas tidak melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dan untuk menjelaskan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan pada PT Perta Arun Gas. Hasil penelitian menunjukan bahwa PT Perta Arun Gas telah melaksanakan program tersebut sesuai dengan UU No 40 Tahun 2007 tent…
TANGGUNG JAWAB PENGELOLA GUDANG TERHADAP OBJEK JAMINAN RESI GUDANG (SUATU PEN…
ABSTRAK
AZKA HUMAIRA,
(2023)
TANGGUNG JAWAB PENGELOLA GUDANG TERHADAP OBJEK JAMINAN RESI GUDANG (Suatu Penelitian Di Kabupaten Bener Meriah)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 65)pp., tabl., bibl.
Susiana, S.H., M.H.
Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (UU SRG) menyatakan bahwa Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Selain itu Resi Gudang juga …