Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP JARIMAH DALAM DAKWAAN YANG TIDAK TERBUKTI (ANAL…
Wira Fadillah
PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP JARIMAH DALAM DAKWAAN YANG TIDAK TERBUKTI (Analisis Putusan Nomor 15/JN/2022/MS.Bna) Wira Fadillah* Mohd. Din** Azhari *** Abstrak Penjatuhan hukuman dan pemeriksaan kasus jinayat di Mahkamah Syar'iyah harus mengacu pada dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Kenyataan dalam prakteknya, ada kasus di mana hakim menjatuhkan hukuman di luar kerangka dakwaan dan tuntutan dari JPU, seperti pada putusan Nomor 15/JN/2022/MS.BNA. Penelitian ini bertu…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
KEKUATAN HUKUM AKTA YANG DIBUAT NOTARIS MELEBIHI JUMLAH YANG WAJAR MENURUT KE…
Atifa Ummikalsum
KEKUATAN HUKUM AKTA YANG DIBUAT NOTARIS MELEBIHI JUMLAH YANG WAJAR MENURUT KETENTUAN KODE ETIK NOTARIS Atifa Ummikalsum Yanis Rinaldi Teuku Abdurahman Abstrak Pasal 4 angka 16 Perubahan Kode Etik Notaris Tahun 2015 “Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan”, Dewan Kehormatan Pusat membatasi 20 akta perhari bagi Notaris dalam membuat akta…
- Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
PENITIPAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTI…
M. NIZWAR
PENITIPAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DITINJAU DARI AJARAN HAK ASASI MANUSIA M. Nizwar* Ilyas Ismail** Eddy Purnama*** Azhari**** ABSTRAK Pasal 28 huruf H ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang¬-wenang oleh siapa pun. Berdasarkan Pasal 42 UU No. 2 Tahun 2012, dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan unt…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
ANALISIS YURIDIS EMPIRIS TINGGINYA CERAI GUGAT DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PERKAW…
Sangkot Puli
Perkawinan merupakan suatu hubungan suami istri yang terikat secara lahir dan batin yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan Pasal 1 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan. Fenomena yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara angka cerai gugat terbilang tinggi atau naik setiap tahunnya. Salah satu peristiwa yang terjadi di Aceh Utara, misalnya antara suami dan istri sudah berpisah kurang lebih 2 (dua) tahun namun masih terikat ikatan perkawinan. Suami telah meninggalkan istr…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
PENGATURAN HAK GUNA USAHA DAN HAK GUNA BANGUNAN DALAM PERSPEKTIF PENANAMAN MODAL
Zakiyatul Shadri
Teori Paradigma elektik yang dikemukakan oleh John H Dunning yaitu teori investasi yang dikenal dengan istilah O.L.I yang isinya ownership, location determinant, dan internalization. Dari tiga pillar ini terdapat location determinant yang berkaitan dengan keunggulan lokasi yang menjadi tempat negara tujuan destinasi investasi. Salah satu yang ikut mempengaruhi investasi adalah sisi hukum, berupa jangka waktu hak atas tanah yaitu Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan yang di atur dalam undang-u…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
HUKUMAN TAMBAHAN BAGI PELAKU ZINA MELALUI WASIAT WAJIBAH DALAM RANGKA PERLIND…
Arsudian Putra
HUKUMAN TAMBAHAN BAGI PELAKU ZINA MELALUI WASIAT WAJIBAH DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK YANG DILAHIRKAN (Studi terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012) Arsudian Putra Azhari Darmawan ABSTRAK Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai norma hukum baru memposisikan anak di luar perkawinan mempunyai hak yang sama dengan anak dari perkawinan yang sah serta lebih jauh lagi dianggap melegalkan secara tidak langsung perbuatan tercela …
- Program Studi Magister Ilmu Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
PRAKTIK PERJANJIAN GALA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT DI GAMPONG TUMBO …
Niva Adillah
ABSTRAK Niva Adillah 2024 PRAKTIK PERJANJIAN GALA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT DI GAMPONG TUMBO BARO, KECAMATAN KUTA MALAKA, KABUPATEN ACEH BESAR Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,64) pp.,bibl.,tabl. Prof. Dr. Azhari, S.H., MCL., M.A. Perjanjian gala di Gampong Tumbo Baro terdiri atas bentuk lisan dan menggunakan surat perjanjian. Perjanjian tersebut ada yang memiliki tenggat waktu dan tanpa tenggat waktu. Walaupun terdapat tenggat waktu, pihak pembe…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
HAK IMUNITAS NOTARIS TERHADAP AKTA DIBAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI
Yossie Yulia Safrina
HAK IMUNITAS NOTARIS TERHADAP AKTA DI BAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI Yossie Yulia Safrina Azhari** Suhaimi*** ABSTRAK Salah satu kewenangan Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat tangan dengan mendaftar dalam buku khusus atau biasa disebut legalisasi. Akta di bawah tangan yang telah d…
- Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya