Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

AKIBAT HUKUM PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUIRNTUKAR MENUKAR TANPA DI D…

Shilvy Mailida

AKIBAT HUKUM PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI TUKAR MENUKAR TANPA DIDAFTARKAN Shilvy Mailida* Syarifuddin** Ria Fitri*** ABSTRAK Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan melalui akta …

KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP AKTA JUAL BELI HAK ATAS TANAH BERSERTIFIKAT GANDA YA…

Nur Ridha Nadia

Keberadaan sertifikat ganda hak atas tanah menimbulkan permasalahan terkait kedudukan hukum dari Akta Jual Beli (AJB) yang telah dibuat oleh PPAT. Permasalahan ini sering menjadi perkara di pengadilan yang mana Akta Jual Beli (AJB) hak atas tanah dijadikan dasar gugatan pada masalah sertifikat ganda tersebut. Salah satu fungsi dibuatnya Akta Jual Beli (AJB) oleh PPAT adalah untuk alat bukti apabila adanya sengketa, namun terhadap putusan pengadilan yang menyatakan tidak sah dan tidak berkekua…

COMPARATIVE TEST OF WOOD SHAVINGS AND COW MANURE COMPOST AS POULTRY LITTER ON…

RAHMADANI HASIBUAN

Amonia (NH₃) merupakan gas yang terbentuk dari proses dekomposisi nitrogen dalam feses ayam dan dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan ayam. Pembentukan amonia di dalam kandang dipengaruhi oleh jenis litter yang digunakan. Kompos feses sapi berpotensi digunakan sebagai litter alternatif karena memiliki kemampuan menyerap kelembapan dan telah mengalami proses dekomposisi. Penelitian ini bertujuan membandingkan kadar gas amonia (NH₃) pada kandang ayam broiler yang menggunakan lit…

PEMUTUSAN KONTRAK KERJA MINYAK DAN GAS TERHADAP KONTRAKTOR MINYAK DAN GAS OLE…

AHMAD KEMAL BAQIR

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi (migas) telah mengatur sedemikian detail tentang pengelolaan kegiatan usaha hulu migas di Aceh yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). Akan tetapi dalam pelaksanaannya kegiatan pengelolaan migas di Aceh masih menemui permasalahan berupa Pemutusan kontrak kerja sama migas oleh BPMA. Hal ini m…

PENGARUH LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN FINANCIAL TECHNOLOGY TERHADAP KINERJA…

BELLA DWI MUSTIKA

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Financial Technology terhadap Kinerja UMKM dengan Inklusi Keuangan Syariah sebagai variabel mediasi. Penelitian dilakukan pada pelaku nasabah UMKM Pegadaian Syariah Kota Banda Aceh dengan pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner kepada 105 responden dan dianalisis menggunakan metode Partial Least Square (PLS) dengan aplikasi SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Liter…

KEABSAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN TANPA KEHADIRAN PEMBINA

Eva Juliana

KEABSAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN TANPA KEHADIRAN PEMBINA  Iman Jauhari Eva Juliana  Siti Rahmah  ABSTRAK Undang-Undang Yayasan mengatur bahwa perubahan anggaran dasar yayasan hanya dapat dilakukan oleh pembina melalui rapat pembina yang sah dan harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi, terdapat beberapa kasus perubahan anggaran dasar yang dilakukan tanpa kehadiran pembina, sehingga kondisi ini dapat menimbulkan permasalahan dala…

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERIAN HAK KUNJUNGAN BIOLOGIS BAGI NARAPID…

Rusmunandar

Pada Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Pemasyarakatan, serta standar internasional Nelson Mandela Rules yang menekankan pemenuhan kebutuhan fisiologis dan perlindungan martabat manusia. Secara normatif, narapidana seharusnya diperlakukan sebagai subjek hukum yang hak-hak dasarnya tetap dilindungi oleh negara berdasarkan paradigma pemasyarakatan yang humanis. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasyarakatan menegaskan kewajiban pemberian perlakuan ya…

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERUPA ROYALTI ATAS HAK CIPTA PASCA PUTUSNYA PERKAWIN…

Yudika Dwi Erwanda

Putusan perceraian pada Pengadilan Agama Jakarta Barat No.1622/PDT.G/2023/PA.JB menjadi preseden bagi dunia hukum di Indonesia dengan ditetapkannya royalti atas hak cipta sebagai harta bersama dan pembagiannya. Kekayaan intelektual kini menjadi pertimbangan finansial yang penting bagi pasangan yang akan bercerai, namun belum adanya pengaturan eksplisit mengenai royalti sebagai harta bersama menimbulkan ketidakpastian hukum. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Baga…

TINJAUAN YURIDIS PERIZINAN DIBIDANG PERDAGANGAN DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS …

Hendra Setiawan

TINJAUAN YURIDIS PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG kawa Hendra Setiawan* Azhari Yahya** Nurdin MH*** ABSTRAK Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang. Undang-undang tersebut menetapkan Kawasan Sabang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). KPBPB m…

REKONSEPTUALISASI GADAI ADAT ACEH (GALA) BERBASIS SYARIAH

Muhammad Iqbal

Praktik gala dalam masyarakat Aceh yang semula berfungsi sebagai mekanisme solidaritas sosial dan perlindungan ekonomi, namun dalam perkembangan kontemporer cenderung mengalami penyimpangan menjadi instrumen ekonomi yang berpotensi eksploitatif. Praktik gala yang berlangsung tanpa batas waktu, penguasaan penuh objek gala oleh penerima gala, serta hilangnya akses pemilik tanah terhadap sumber penghidupan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan nilai keadilan dalam hukum adat, prinsip rahn da…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK