Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEPASTIAN HUKUM YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT ATAS JASA HUKUM NOTARIS YANG…

Ariq Anjar Rachman

Notaris sebagai salah satu pelayanan publik tidak mendapatkan honorarium dari pemerintah berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (3) huruf c 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Notaris menerima honorarium berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P), yang menyatakan bahwa: “notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang…

TANGGUNG JAWAB BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILI…

Putri Fajrianuari

TANGGUNG JAWAB BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK YANG TANAHNYA DALAM STATUS PERALIHAN Putri Fajrianuari Yusri** Dahlan*** ABSTRAK Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa sertifikat hak milik merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang dikeluarkan oleh BPN. Namun dalam praktiknya keberadaan sertifikat hak milik ini seringkali menimbulkan sengketa, seperti misalnya terdapat hak pihak lai…

PENGARUH PERENDAMAN TELUR AYAM RAS DALAM LARUTAN EKSTRAK DAUN KETAPANG TERHAD…

Ellismar

Daun ketapang memiliki kandungan tanin, flavonoid dan saponin yang bersifat antibakteri sehingga berpotensi dapat digunakan sebagai penyamak nabati telur ayam ras. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh perendaman telur ayam ras dalam ekstrak daun ketapang yang dapat mempertahankan kualitas haugh unit. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 48 butir telur ayam ras yang berumur 1 hari yang diambil dari peternakan rakyat di Blang Bintang, Aceh Besar. Rancangan yang digunakan d…

ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENANAMAN MODAL ASING…

Dwi Pragasa Ananda

Salah satu asas dalam penanaman modal asing sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal selanjutnya disingkat UU Penanaman Modal adalah asas kepastian hukum. Asas tersebut sebagai sumber nilai yang menentukan pengaturan tentang penanaman modal asing dan pelaksanaan pengaturan tersebut bisa mewujudkan kepastian hukum. Pengaturan tentang penanaman modal asing di Aceh yang bersifat khusus dan memiliki korelasi dengan pengaturan yang be…

PENGARUH INDEKS MAQASID SYARIAH DAN MODAL INTELEKTUAL TERHADAP KINERJA KEUANG…

NUR ELIZA ULFA

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh indeks maqasid syariah (IMS) dan modal intelektual terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di OJK selama tahun 2016-2020. Sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Berdasarkan kriteria, terdapat 12 BUS yang menjadi sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IMS dan modal intelektual secar…

PENGARUH INFLASI, NON PERFORMING FINANCING DAN CAPITAL ADEQUACY RATIO TERHADA…

Lailatul Fajri

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Inflasi, Non Performing Financing dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di OJK pada kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan masing masing bank antara tahun 2…

KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TER…

M Raja Aqsa Mufti

Di dalam pengurusan berkas Perseroan terbatas (PT), pemerintah sudah menggunakan sistem berbasis Online Single Submission (OSS). Tidak semua pelaku usaha yang memahami sistem OSS sehingga memberikan kuasa kepada Notaris untuk melakukan pengurusan berkas perseroan tersebut. Kewenangan yang diberikan melalui kuasa dipandang tidak tepat dan tidak diatur di dalamUndang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Disamping itu kewenangan Notaris untuk mendaftarkan PT secara online tidak diatur secara tegas dal…

PROSEDUR PENGENDALIAN INTERNAL GAJI PADA DINAS PERHUBUNGAN ACEH

Icha Chinarti Erlin

-

PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN KERJASAMA PENDISTRIBUSIAN LPG (LIQUIFIED …

Cut Intan Neubrisa

ABSTRAK CUT INTAN NEUBRISA, (2022) PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN KERJASAMA PENDISTRIBUSIAN LPG (Liquified Petroleum Gas) ANTARA PT. PERTAMINA (PERSERO) DENGAN AGEN GAPURA PUTRA ( vii, 55), pp,tabl,bibl,app. Dr. Azhari, S.H., MCL, M.A., Dalam Pasal 5 Perjanjian Keagenan LPG 3 Kg Antara PT. Pertamina (Persero) dan PT. Gapura Putra Perkasa disebutkan bahwa Agen PT. Gapura Putra Perkasa harus memberikan bukti setor validasi kepada PT. Pertamina (Persero), sesuai dengan Pasal 133…

PERBANDINGAN WAKTU KEMATIAN AYAM BROILER YANG DIGANTUNG DAN TIDAK DIGANTUNG S…

Ferllya Adela Putri

Penyembelihan halal adalah cara untuk mematikan hewan melalui proses pengeluaran darah secara baik, sempurna, dan sesuai dengan syariat. Salah satu titik kritis kehalalan dalam proses penyembelihan adalah waktu kematian ayam setelah disembelih. Penelitian ini bertujuan mengetahui perbedaan waktu kematian ayam broiler yang digantung dan tidak digantung setelah penyembelihan, sehingga dapat diketahui waktu yang tepat sebelum ayam dimasukkan ke dalam tangki air panas (scalding). Sampel yang digu…


    SERVICES DESK