Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA POLIANDRI (SUATU PENELITIAN DI WILAYA…

Martunis

ABSTRAK MARTUNIS : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA POLIANDRI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Jaya) 2021 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 65) pp.,tabl.,bibl. M. Iqbal , S.H, M.H. Poliandri merupakan bagian dari perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 279 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa “dihukum penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa yang kawin sedang diketa…

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA HUBUNGAN ASUSILA SESAMA JENIS YANG DILAKUKAN OLEH …

Virgo Ardya Putra

Tindak pidana asusila sesama jenis yang dilakukan oleh Prajurit TNI diatur didalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM yang berbunyi Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja, dengan pidana penjara maksimum dua tahun empat bulan. Ayat (2) menjelaskan apabila tindakan itu dilakukan dalam waktu perang, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun. Tujuan p…

PERLINDUNGAN HAK MORAL PENCIPTA TERHADAP PERUBAHAN WARNA TANPA IZIN KARYA ARS…

GHADAMFAR MUFLIH IDROES

Sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak moral merupakan hak ekslusif untuk pencipta yang melekat pada diri seorang pencipta yang tidak dapat di hilangkan dengan alasan apapun meskipun hak cipta tersebut telah dialihkan kepada pihak lain. Pada tahun 2019, warna pada monumen Tugu Bundaran Simpang Lima Banda Aceh diubah secara sepihak. Pencipta berhak mempertahankan hak moralnya apabila terjadi perubahan pada ciptaannya yang bersifat merugikan kehormatan…

KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH DALAM PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER (TN…

Hanif Firjatullah

ABSTRAK Pasal 150 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menyebutkan bahwa, “Pemerintah menugaskan Pemerintah Aceh untuk melakukan pengelolaan kawasan ekosistem Leuser di wilayah Aceh dalam bentuk pelindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara lestari. Namun pada kenyataannya, Pemerintah Aceh belum melakukan pengelolaan Ekosistem Leuser secara menyeluruh dan maksimal. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor penyebab Pemerintah…

PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG REFOCUSSING KEGIATA…

Nia Lisma

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah dijelaskan bahwa pada angka pertama yaitu mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan Covid-19 (Refocussing kegiatan, dan realokasi anggaran) dengan mengacu kepada protokol penanganan Covid-19 di Kementerian/Lembaga/Pemerin…


    SERVICES DESK