SIKAP PEMERINTAH ACEH DALAM MERESPON PENOLAKAN MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN …
Vaksinasi COVID-19 adalah langkah yang dianggap sangat efektif untuk menghambat penularan virus Corona, yang mana virus Corona memiliki tingkat penyebaran dan kematian yang tinggi. oleh karena itu pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dilakukan secara gratis/tanpa biaya apapun yang harus ditanggung masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penanggulangan terhadap Pandemi COVID-19 yang memiliki dampak secara signifikan khususnya terhadap perekonomian dan kesehatan yang berkepanjangan. Namun, upaya…
KEBIJAKAN AMINULLAH TERHADAP PENINGKATANRNPERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT DI K…
Pemerintah modern pada dasarnya merupakan pelayanan masyarakat, pemerintah
daerah berkewajiban memberikan pelayanan melalui kebijakan daerah agar
masyarakat mendapatkan kesejahteraan.Berbagai upaya kesejahteraan harus
dilakukan melalui pembangunan fisik maupun non fisik.Meningkatkan usaha
untuk kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan pemerintahan baik secara
ekonomi maupun politik.Kebijakan Aminullah sebagai walikota Banda Aceh
dalam hal pertumbuhan ekonomi salah satunya melalu…
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PADA TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) TERPADU BLANG…
ABSTRAK
TPA Regional Terpadu Sanitary Landfill Blang Bintang dibangun atas dasar perkembangan penduduk dan jumlah timbulan sampah yang semakin meningkat dari tahun ke tahun di Kota Banda Aceh, namun dalam implementasi dan kewenangan pengelolaan kebijakan tersebut menjadi masalah tersendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Penelian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika implementasi pengelolaan dan pembagian kewenagan atas pengelolaan TPA Blang Bin…
KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT AKTIVITAS DIRNTEMPAT WISATARN(ANALISIS GREEN POLI…
Kawasan wisata Pantai Ulee Lheue merupakan salah satu kawasan pengembangan
kawasan wisata yang tertuang dalam Qanun RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2009-
2029. Kawasan wisata ini mengalami kerusakan lingkungan akibat adanya
pembuangan sampah yang sembarangan bahkan sampai membuang sampah ke
pantai. Pada kawasan ini juga adanya bangunan dan semi bangunan yang dibangun
melebihi garis sempadan pantai kawasan rawan bencana tsunami yang telah
ditetapkan dalam Qanun RTRW Kota Banda Aceh. Tujuan da…
KETERLIBATAN DAYAH DALAM PERPOLITIKAN PRAKTIS DI ACEH PADA PILEG 2019 (STUDI …
Dayah adalah lembaga pendidikan seperti yang tertuang dalam Qanun Aceh No 5 tahun 2008 pasal 1 ayat 19 yaitu Dayah berperan dalam memberikan percerdasaan yang berfokus pada pendidikan agama. Dalam UU Pemilu No 7 tahun 2017 pasal 280 ayat 1 huruf h, dimana larangan berkampaye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Namun nyatanya Dayah juga terlibat pada perpolitikan Praktis di Aceh pada Pemilihan Legislatif 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kon…
PENINGKATAN ELEKTABILITAS PARTAI DAERAH ACEH (PDA) PADA PILEG TAHUN 2019 DI P…
ABSTRAK
PDA merupakan salah satu partai politik lokal yang ada di Aceh dan sudah tiga kali mengikuti pemilu yaitu pada pemilu tahun 2009, 2014 dan 2019. Pada pemilu tahun 2019 PDA mengalami peningkatan perolehan suara sebanyak 21.262 suara dan memperoleh 3 kursi di tingkat DPRA. Hal ini dapat dilihat pada pemilu 2009 dan 2014 dimana PDA tidak pernah memperoleh kursi lebih dari 1 kursi selama mengikuti pemilu dan menyebabkan PDA harus tiga kali mengubah nama dari Partai Daulat Aceh, Partai D…
ANALISIS KEBIJAKAN GUBERNUR ACEH TERHADAP PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSAN…
ABSTRAK
Gubernur Aceh menetapkan Pergub Aceh No 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Pergub tersebut merupakan penjabaran dari Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Salah satu pasal didalamnya mengatur tempat pelaksanaan hukuman cambuk dari lokasi sangat terbuka, dialihkan ke lembaga pemasyarakatan (lapas). Pergub Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat dibentuk sebagai aturan pelaksana dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Qanun serta sebagai petunjuk teknis p…
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TAMU WAJIB LAPOR 1X24 JAM OLEH PEMERINTAH GAMPONG LAMG…
ABSTRAK
Pamplet tamu wajib Lapor 1x24 menjadi hal yang biasa dilihat di gang-gang gampong di Aceh. Kebijakan tamu wajib lapor 1x24 jam untuk mendukung ketertiban di Gampong Lamgugob, namun masih banyak praktek asusila kendatipun pamplet tersebut sudah terpasang dimana-mana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan tamu wajib lapor 1x24 jam oleh Pemerintah Gampong Lamgugob serta hambatannya. Penelitian ini menggunakan teori proses implementasi kebijakan serta teori kel…
