Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

LEGAL PROTECTION OF WOMEN FROM FEMICIDE IN INDONESIA AND COSTA RICA

AZZURA ZAIFA SALSABILLA

Di Indonesia, tingkat pembunuhan perempuan masih berfluktuasi dan tergolong tinggi dibandingkan dengan negara lain. Hal ini disebabkan oleh belum adanya perlindungan hukum dan dokumentasi femisida yang komprehensif di Indonesia. Namun, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui UU No. 7 Tahun 1984. Rekomendasi Umum Nomor 35 dari CEDAW mengamanatkan negara peserta untuk memerangi segala bentuk kekerasan berbasis gender terhad…

GAMBARAN TINGKAT PSYCHOLOGICAL WELL-BEING PADA SANTRI PENGHAFAL AL-QURAN DI P…

IZZATIL MUNA

Banyaknya tuntutan pendidikan dari segi akademik dan keagamaan di pesantren Ruhul Islam Anak Bangsa (RIAB) menuntut santri untuk memiliki tingkat Psychological Well-Being (PWB) yang tinggi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi gambaran tingkat PWB pada santri penghafal Al-Quran di RIAB Kabupaten Aceh Besar yang ditinjau berdasarkan 6 dimensi PWB. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional study. Responden penelitian ini ad…

KEDUDUKAN HUKUM REKOMENDASI PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN HAM DI ACEH

M. Dhuhar Trinanda

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Penanganan dugaan pelanggaran HAM merupakan layanan yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum…

PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI SPAREPART MOBIL MELALUI METODE CASH ON DELIV…

Hafiz Maulana

Pasal 1457 KUH Perdata, menyatakan jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Kemajuan tekhnologi menyebabkan transaksi jual beli dapat dilakukan secara online yang disebut transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (UU ITE) yang sudah mengalami dua kali perubahan, berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU …

THE PROTECTION OF REFUGEES IN POLAND AND INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY ON TH…

Alifia Naura Sumayya

ABSTRACT M. Yakub Aiyub Kadir, S.Ag, LL.M., Ph.D As of 2022, Indonesia has reported a total of 13,174 refugees and asylum seekers arriving in the country, many seeking resettlement in a third country. As a non-signatory state to the 1951 Geneva Convention, Indonesia struggles to offer legal certainty to refugees within its borders. In contrast, Poland, despite being a signatory state to the Convention, historically maintained a prejudiced view on refugees until the Russia-Ukraine war…

TANGGUNG JAWAB NOTARIS SETELAH PENSIUN TERHADAP AKTA YANG DIBATALKAN DI PENGA…

Dila Ayunda

TANGGUNG JAWAB NOTARIS SETELAH PENSIUN TERHADAP AKTA YANG DIBATALKAN DI PENGADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS Dila Ayunda Dahlan Ya’kub Aiyub Kadir ABSTRAK Pasal 65 UUJN mengatur bahwa Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan kepada penyimpan protokol Notaris. Pasal tersebut menimbulkan pemahaman yang mutitafsir mengenai tanggung jawab notaris setelah pensi…

THE URGENCY FOR NATIONAL COMPANIES TO CONSTRUCT ANTI-SEXUAL VIOLENCE POLICY A…

MIFTAH MARDHATILLAH MUKAMMIL

Kekerasan dan pelecehan seksual semakin marak terjadi di Indonesia. Artikel ini mengeksplorasi lanskap kompleks perlindungan hukum preventif terhadap kekerasan seksual di perusahaan-perusahaan Indonesia melalui implementasi Kebijakan Anti-Kekerasan Seksual. Artikel ini menguraikan kerangka legislatif yang ada, menekankan keterbatasannya dan kebutuhan mendesak akan perlindungan yang komprehensif. Diskusi ini menyoroti celah dalam ketentuan hukum saat ini, terutama terkait dengan bentuk pelece…

KEPASTIAN HUKUM HAK-HAK TERSANGKA KORBAN TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRI…

Muhammad Fadhil

Tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) merupakan suatu fenomena hukum yang terjadi di dalam masyarakat untuk melakukan penghukuman terhadap pelaku yang diduga melakukan kejahatan, perbuatan ini merupakan suatu tindak pidana dengan unsur-unsur penganiayaan. Adapun masalah pokok penelitian (1) Bagaimana kepastian hukum hak-hak tersangka korban tindakan main hakim sendiri di wilayah hukum Polres Aceh Barat? (2) Bagaimana konsep penegakan hukum terhadap kasus tindakan main hakim sendiri? (3)…

RESERVE SEAT SCHEME AS A NATIONAL AFFIRMATIVE STRATEGY TO ENHANCE FEMALE REPR…

YANMA ADITYA PRATAMA

GAMBARAN BURNOUT PADA GURU DALAM MENDIDIK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SLB KOT…

Dian Ariyanti

Anak berkebutuhan khusus membutuhkan lebih banyak bimbingan dalam proses pendidikannya karena gangguan atau kelainan yang mereka miliki. Guru sebagai penanggung jawab dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus memiliki pekerjaan yang tidak mudah dalam mendidik, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi proses pendidikan situasi ini sering membuat guru mengalami burnout. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran burnout (kelelahan emosional, depersonalisasi, dan penurunan pencapaian pribadi)…


    SERVICES DESK