Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP TAHANAN DAN NARAPIDANA YANG MELARIKAN DI…

PUTRI MAULINA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (1) yang menjelaskan mengenai penjatuhan hukuman gangguan keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh tahanan dan narapidana, namun pada kenyataannya masih saja ada tahanan dan narapidana yang melarikan diri dimana hal tersebut termasuk dalam pelanggaran peraturan tata tertib. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan proses penjatuhan hukuman disiplin bagi tahanan dan…

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN PENERIMAAN CALON…

M.RAYFANDI

Dasar hukum penipuan adalah Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Dasar hukum ini merupakan sebuah aturan konkrit yang mengatur tentang tindak pidana penipuan di Indonesia, sehingga mampu menghukum masyarakat dalam ur…

PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PENGANCAMAN MELALUI SHORT MESSAGE SERVISE (…

MUNAWAR

ABSTRAK MUNAWAR, (2022) Perlindungan Korban Tindak Pidana Pengancaman Melalui Short Message Servise (SMS) (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhouksemawe) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ( vi, 59 ), pp.,tabl.,bibl. Ainal Hadi, S.H., M.Hum. Dalam pasal 29 Jo Pasal 45B UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yan…

PENUNTUTAN DAN PEMBUKTIAN TERHADAP AGEN ASURANSI DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUA…

Nabila Umaira

Penuntutan dan pembuktian tindak pidana dalam Pasal 143 Ayat (1) Jo Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa “Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.” Dan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”…

TINDAK PIDANA MEMINDAH TANGANKAN HAK ATAS TANAH MILIK ORANG LAIN DAN PENERAPA…

MIZA NADIFA

Berdasarkan Pasal 385 Ke-4 KUHP disebutkan bahwa “barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat. padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu. Namun, pada saat ini masih terdapat kasus memindahtangankan hak atas tanah milik orang lain dengan tujuan untuk mengambil alih hak kepemilikan atau menguasai tanah dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri …

DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (SUATU PENELITI…

AL KHAUSAR

Berdasarkan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan, bahwa barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana…

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BER…

Ariza Saputri

Pasal 372 KUHP menyatakan bahwa, barang siapa dengan sengaja memiliki dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Meskipun sudah dilarang, namun di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bireuen dari tahun 2020-2022 masih timbulnya korban dari tindak pidana ini. Tujua…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEULABOH NO.75/PID.SUS/2019/PN MBO TENT…

SITI RIZCA VITRIA

ABSTRAK Siti Rizca Vitria, 2023 STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEULABOH No.75/Pid.Sus/2019/PN Mbo TENTANG KELALAIAN TENAGA KESEHATAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 50) pp, bibl Ainal Hadi, S.H., M.Hum. Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan menjelaskan bahwa setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang menyebabkan penerima pelayanan kesehatan luka berat dipidana dengan…

TINDAK PIDANA MENGADAKAN PERKAWINAN TANPA IZIN DARI ISTRI YANG SAH (SUATU PEN…

Muhammad Sultan

Pasal 279 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. 1. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui perkawinan atau perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu; 2.Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu. Namun pada kenyataannya di lokasi penelitian, yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri S…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH BLANGPIDIE NOMOR 1/JN.ANAK/…

IYANDRA PUTRA

Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah mengatur mengenai Pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak. Namun pada Putusan Mahkamah Syar’iyah Blangpidie Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Bpd hakim memutuskan putusan bebas kepada anak yang melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak. Penelitian Studi Kasus ini bertujuan untuk menganalisis putusan hakim dalam hal penilaian yang berbeda terhadap kesaksian saksi korban anak pada persidangan dan untuk menganalisis bagaimana P…


    SERVICES DESK