Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINDAK PIDANA MENGADAKAN PERKAWINAN TANPA IZIN DARI ISTRI YANG SAH (SUATU PEN…

Muhammad Sultan

Pasal 279 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. 1. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui perkawinan atau perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu; 2.Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu. Namun pada kenyataannya di lokasi penelitian, yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri S…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH BLANGPIDIE NOMOR 1/JN.ANAK/…

IYANDRA PUTRA

Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah mengatur mengenai Pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak. Namun pada Putusan Mahkamah Syar’iyah Blangpidie Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Bpd hakim memutuskan putusan bebas kepada anak yang melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak. Penelitian Studi Kasus ini bertujuan untuk menganalisis putusan hakim dalam hal penilaian yang berbeda terhadap kesaksian saksi korban anak pada persidangan dan untuk menganalisis bagaimana P…

PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKA…

SAFINA ALIFIA SILKA

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi salah satunya adalah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun dalam kenyataannya pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan terdapat beberapa hambatan dan masih belum dapat terlaksana secara maksimal. Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pemenuhan hak narapidana mengenai pelayanan kesehatan yang belum terlaksana secara maksimal, menje…

PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN DI GAMPONG BEUSA SEBERANG KECAMATAN PEUREUL…

M. FERYZA YUZA

ABSTRAK M. FERYZA YUZA (2023) PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN DI GAMPONG BEUSA SEBERANG KECAMATAN PEUREULAK BARAT Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii,58)pp.,bibl.,tabl., (Dr. Azhari, S.H., MCL., M.A) Fenomena yang berkembang di tengah-tengah masyarakat saat ini adalah masih terjadinya pelaksanaan sistem gadai tanah sesuai hukum adat. Dikarenakan dalam transaksi hukum adat rentan akan perbuatan yang merugikan pihak-pihak dalamnya maka pemerintah menghadirkan UU No 56 Prp…

TINDAK PIDANA PENDISTRIBUSIAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG BERMUATAN MELANGGAR K…

HAYATUN NAFIS

ABSTRAK Hayatun Nafis, 2023 TINDAK PIDANA PENDISTRIBUSIAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG BERMUATAN MELANGGAR KESUSILAAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 60) pp.,bibl.,tabl,app (Dr. Ida Keumala Jempa, S.H.,M.H.) Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan setiap orang dengan…

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (SUATU PENELITIA…

YURICO AZI UTARI

Pasal 158 Jo pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa,“Setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 ( seratus milyar rupiah ). Meskipun telah diatur tentang perbuatan dan sanksi pidananya, di wilayah hukum Pengadilan Neger…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAK…

Nurhasanah

Istilah Desersi terdapat dalam KUHPM, BAB III tentang Kejahatan-Kejahatan yaitu dalam Pasal 87 KUHPM yang merupakan suatu cara bagi seorang militer menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas. Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang militer karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang. Namun, Tindak Pidana Disersi ini tetap terjadi. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor penyebab Prajurit …

JARIMAH MENYEDIAKAN FASILITAS MAISIR MATA UANG ELEKTRONIK (CHIP) PADA PERMAIN…

RADHITYA FIKRA

Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan’’. Namun, dalam kenyataannya masih ditemukan…

PENERAPAN PIDANA BERSYARAT PADA PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN ORANG DALAM…

FITRA RAMADHAN

Tujuan Penelitian ini ialah guna menjelaskan penyebab hakim tidak menerapkan pidana bersyarat pada pelaku tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga dan menliahat Kriteria Tindak Pidana Penelantaran Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyebab hakim tidak menerapkan pidana bersyarat pada perbuatan Tindak Pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga adalah karena dari perspektif hakim sendiri sangat sulit menemukan alasan yang kuat untuk…

KEDUDUKAN PASAL 65 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERIN…

MUHAMMAD FAJAR HENDRAWAN

ABSTRAK MUHAMMAD FAJAR HENDRAWAN (2022) Kedudukan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Terhadap Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilukada (vii, 55) pp. (Zainal Abidin, S.H., M.Si.) Pasal 65 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menjelaskan terkait ketentuan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Dan Walikota menyatakan bahwa: “Gubernur/Wakil Gubernur,bupati/wakil bupati, dan walikota/…


    SERVICES DESK