Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS TERHADAP DITOLAKNYA GUGATAN PENGGUGAT REKOVENSI DALAM KAITANNYA DENG…

Julianda

Penciptaan keseimbangan hubungan antara sesama dalam masyarakat, diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat berasaskan keadilan, mengatur pembatasan-pembatasan demi kepentingan umum, bangsa dan negara. Namun hal tersebut masih saja belum terlaksana, sehingga masyarakat belum puas terhadap penegakkan hukum. Seperti dalam kasus di Mahkamah Syar’iyah Bireuen d…

PENGGUNAAN ASAS IN DUBIO PRO REO OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Chairul Anwar

Pasal 183 KUHAP menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan Minimum dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Asas in dubio pro reo merupakan asas hukum yang mempunyai arti jika terdapat keragu-raguan harus diambil yang meringankan hukum. Namun dalam prakteknya hakim kurang mengimplementasikan asas in dubio pro reo seperti dalam Putusan Pengadilan Neger…

FUNGSI PENGAWASAN DPRA DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN TERKAIT DANA OTONOMI KHU…

Ridha Fachri

FUNGSI PENGAWASAN DPRA DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN TERKAIT DANA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI ACEH Ridha Fachri Eddy Purnama Adwani ABSTRAK Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Terkait dengan mengentaskan kemiskinan menjadi kewenangan atau tanggungjawab Pemerintahan Aceh sebagaimana diatur Pasal 179 dan Pasal 183 Undang-Undang Pemerintahan Aceh diatur …

WANPRESTASI KUASA PENGGUNA ANGGARAN DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA PENGADAAN…

Annisa Fadilla

WANPRESTASI KUASA PENGGUNA ANGGARAN DALAM PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (Studi Empiris Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 4/PDT.G/2019/PN.BNA) Annisa Fadilla Yusri Sanusi ABSTRAK Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Pasal 5 Perjanjian Pekerjaan Pengaman Teb…

ANALISIS KONSTRUKSI DAN UTILITAS PIDANA KURUNGAN PENGGANTI DENDA TERHADAP PEL…

Yusni Febriansyah Efendi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menentukan 2 (dua) jenis pidana bagi pelaku tindak pidana lingkungan hidup yaitu pidana penjara dan pidana denda yang diancamkan secara kumulatif. Akan tetapi jamak didapati penambahan klausul pidana kurungan pengganti denda dalam beberapa putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup padahal jenis pidana tersebut tidak dikenal di dalam UU PPLH. Selain itu, pidana kurungan pen…

EKSISTENSI PENUNTUT UMUM SEBAGAI EKSEKUTOR PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Nurfan

Status hukum KPK secara tegas ditentukan sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Kewenangan yang dimiliki oleh KPK yang tercantum dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU KPK yang berkaitan langsung dengan eksekusi putusan pengadilan oleh Jaksa KPK memang tidak diatur secara tegas. Wewenang yang diatur dalam UU KPK sebatas kewenangan KPK dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak…

WANPRESTASI PADA USAHA JASA DEKORASI (PARTY PLANNER) DI KOTA BANDA ACEH

CUT RAIHAN MAULIDA

ABSTRAK CUT RAIHAN MAULIDA 2022 WANPRESTASI PADA USAHA JASA DEKORASI (PARTY PLANNER) DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 52), pp., bibl. SUSIANA, S.H., M.H. Perjanjian pada usaha jasa dekorasi (Party Planner) merupakan perjanjian yang dibuat atas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Perjanjian ini lahir berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak sebagaimana diatur di dalam Pasal 1338 KUH Perdat…

FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYATRNKOTA BANDA ACEH TERHADAP ANGGARANR…

Nila Sari

FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH TERHADAP ANGGARAN UNTUK PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT Nila Sari* Syarifuddin** Muhammad Insa Ansari*** ABSTRAK Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Salah satu pengawasan anggaran pelayanan kesehatan masyarakat yang sangat dibutuhkan karena menyangkut kepentingan hidup masyarakat yaitu pelayanan kesehatan. fungsi pengawasan t…

KONSTRUKSI NORMATIF PENGATURAN KONSOLIDASI TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH KAB…

Ria Fitri

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria, bidang pertanahan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Salah satu peraturan yang lahir dari kewenangan pemerintah pusat adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah. Pengaturan konsolidasi tanah bertujuan melakukan penataan kembali penguasaan, pemilikan dan penggunaan, pemanfaatan tanah, tersedianya tanah untuk pembangunan dan mengatasi biaya pembangunan…

PENGATURAN TENTANG KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK RNPIDANA ALIRAN SESAT BERD…

Cut Mega Khairina Kesuma

Indonesia merupakan Negara hukum yang penegasnnya termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum maka sesungguhnya masalah hukum, penegakan hukum, dan proses peradilan dan lembaga pengadilan Indonesia memiliki kedudukan dan makna teramat penting. Keberadaan aturan-aturan mengenai aliran sesat dianggap menimbulkan dualisme hukum, yang mana kondisi seperti ini akan menimbulkan kotroversi di masyarakat luas mengenai paham…


    SERVICES DESK