Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

FUNGSI ADVOKAT DALAM PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN MENURUT SISTEM HUKUM…

SYAHRUL RIZAL

FUNGSI ADVOKAT DALAM PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA Syahrul Rizal* Faisal** Adwani*** M. Gaussyah**** ABSTRAK Demi terselenggaranya negara hukum, setiap orang berhak atas jaminan hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaran kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar …

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA DIGITAL (SUAT…

Yusrizal

TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA DIGITAL (Suatu Studi Dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana) Yusrizal Adwani Rizanizarli Yanis Rinaldi ABSTRAK Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/a…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

PENYELESAIAN MEDIASI PERKARA PIDANA ADUAN DAN KAITANNYA DENGAN TUJUAN HUKUM (…

Muhammad Husin

ABSTRAK Penyelesaian pidana aduan di Aceh dari sistem peradilan pidana secara Litigasi (KUHAP) atau Dass Sollen kepada penyelesaian mediasi secara Non Litigasi atau Dassein. (KUHAP) atau Dass Sollen penyelesaian sesuai aturan hukum. Penyelesaian mediasi secara Non Litigasi atau Dassein, suatu penyelesaian tidak sesuai hukum yang berlaku melainkan memilih sarana Mediasi. Tindak pidana diselesaikan terdiri pencemaran nama baik, pornografi, perzinahan, kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pi…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DALAM PEMENUHAN RNHAK JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA H…

Kasmal Milzam

Pasal 3 ayat (1) Permennaker No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT) menyatakan bahwa “Setiap Pemberi Kerja wajib mendaftarkan Pekerja sebagai Peserta dalam program JKK, JKM, dan JHT pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan”. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi di lapangan bahwa tidak semua perusahaan mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial ke…

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PADA HASIL TERNAK LELE SISTEM BIOFLOK TERHADAP KO…

Muhammad Faiz

ABSTRAK MUHAMMAD FAIZ 2024 TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PADA HASIL TERNAK LELE SISTEM BIOFLOK TERHADAP KONSUMEN (Suatu Penelitian Pada Kelompok Usaha Budidaya Ikan Lele “Muda Jaya” di Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 60) pp., bibl., tabl., (Dr. T. Saiful, S.H, M.Hum.) Pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan merupakan landasan utama yang menjadi pr…

TANGGUNG JAWAB NAKHODA KAPAL CEPAT ANGKUTAN PENYEBERANGAN TERHADAP KELAIKLAUT…

Lazuardi Saputra

TANGGUNG JAWAB NAKHODA KAPAL CEPAT ANGKUTAN PENYEBERANGAN TERHADAP KELAIKLAUTAN KAPAL DALAM KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN Lazuardi Saputra* Adwani** Mahfud*** ABSTRAK Pasal 1 angka 41 Undang-Undang Pelayaran 2008 menyebutkan Nakhoda merupakan salah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan tertinggi di kapal yang memiliki wewenang dan tanggung jawab tertentu, secara otomatis Nakhoda mengemban tanggung jawab yang berat atas kapal, awak kapal, muatan dan atau penumpang dalam…

REKONSTRUKSI HUKUM PENJABARAN KONSEP PENGELOLAAN BERSAMA MINYAK DAN GAS BUMI …

Nurdin M.H

REKONSTRUKSI HUKUM PENJABARAN KONSEP PENGELOLAAN BERSAMA MINYAK DAN GAS BUMI ACEH DALAM KONTRAK BAGI HASIL PENANAMAN MODAL ASING YANG BERKEADILAN Nurdin MH1 Adwani2 Azhari3 Sanusi4 ABSTRAK Minyak dan gas bumi (migas) merupakan salah satu kekayaan alam yang strategis bagi negara dan oleh karena itu Pasal 33 UUD 1945 memberikan hak menguasai kepada negara. Dalam rangka pelaksanaan hak menguasai tersebut, negara mendelegasikan kewenangannya kepada Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) untu…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2023
  • Baca Selengkapnya

HAK INGKAR SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS YANG BERHADAPAN DENGAN TIN…

Arief Raihandi Azka

Hak ingkar notaris bukan hanya merupakan hak saja, tetapi juga merupakan kewajiban karena apabila dilanggar, akan terkena sanksi menurut undang-undang. Notaris tidak hanya berhak untuk tidak bicara, akan tetapi juga berkewajiban untuk tidak bicara. Secara yuridis hak ingkar notaris diatur dalam Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata serta mengacu Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR. Kewajiban ingkar notaris berasal dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUJN serta Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN. Dewasa ini, kasu…

PUTUSAN BEBAS YANG TIDAK DAPAT DILAKUKAN UPAYA HUKUM OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM…

Muhammad Agra Syafiquddin Yusuf

Putusan bebas merupakan salah satu dari beberapa putusan yang dapat diambil oleh Hakim dalam perkara pidana. Saat ini Jaksa Penuntut Umum memiliki keterbatasan untuk mengajukan banding terhadap putusan bebas tersebut sebagaimana yang dterdapat dalam Putusan MA Nomor: 128 K/Pid/2020 dengan Terdakwa Junaidi Syahputra Bin Abu Bakar (selanjutnya disebut “Putusan MA”). Penelitian ini Putusan Bebas yang Tidak Dapat Dilakukan Upaya Hukum oleh Jaksa Penuntut Umum. Ketepatan pertimbangan hakim dal…

TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA FIDUSIA YANG TIDAK DIBACAKAN

Muhammad Al-Asfaraini

TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA FIDUSIA YANG TIDAK DIBACAKAN Muhammad Al-asfaraini 1 Teuku Ahmad yani 1 Teuku Abdurrahman 2 ABSTRAK Aturan tanggungjawab notaris terhadap akta fidusia yang dibuatnya tercantum di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (m) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pembacaan akta fidusia oleh notaris di depan penghadap sebelum akt…


    SERVICES DESK