Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUN…

RIKA DESTINA

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius di Indonesia yang terus mengalami peningkatan, baik dari segi jumlah pengguna maupun peredarannya. Tercatat ada 212 jumlah putusan perkara penyalahguna narkotika dalam 3 tahun terakhir di Pengadilan Negeri Banda Aceh dan hanya terdapat 2 putusan saja yang di rehabilitasi. Padahal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 54 telah mengatur bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi m…

WANPRESTASI PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TAS SOUVENIR ACEH DI KECAMATAN…

Rizka Fadhila

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Namun, dalam pelaksanaan perjanjian antara penjual tas suvenir dan pembeli telah terjadi wanprestasi, yang menyebabkan kerugian kepada penjual. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan bentuk wanprestasi pembeli di dalam jual beli tas suvenir Aceh di…

PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK (OMKERING VAN BEWISJLAST) TERHADAP TINDAK PIDAN…

ALFATIH RIZKHA

ABSTRAK Alfatih Rizkha, 2021 PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK (OMKERING VAN HET BEWIJSLAST) TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 64), pp., tabl., bibl. Adi Hermansyah, S.H., M.H. Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, khu…

PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK (OMKERING VAN BEWISJLAST) TERHADAP TINDAK PIDAN…

ALFATIH RIZKHA

ABSTRAK Alfatih Rizkha, 2021 PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK (OMKERING VAN HET BEWIJSLAST) TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 64), pp., tabl., bibl. Adi Hermansyah, S.H., M.H. Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, khusu…


    SERVICES DESK