PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN DAN PEMAKAIAN OBAT YANG TELAH KADALU…
ABSTRAK
Farhan Satria
2024
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PEREDARAN DAN PEMAKAIAN OBAT YANG
TELAH KADALUWARSA DI KOTA BANDA ACEH
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 56), pp, bibl
Dr. Yusri, S.H., M.H
Menurut Pasal 4 huruf c Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, “konsumen berhak mendapat informasi yang benar, jelas,
dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dalam Pasal 7 huruf
b UUPK tentang kewajiban…
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN REPARASI MOBIL (SUATU PENELITIAN PA…
Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum di mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri terhadap pihak lain, yang secara fundamental mengandung prinsip mengikat dan memaksa untuk dipenuhi. Selanjutnya pasal 1243 KUHPerdata menegaskan konsekuensi hukum apabila salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, yaitu bahwa debitur diwajibkan membayar ganti rugi kepada kreditur apabila tidak dapat membuktikan bahwa kegagalan memenuhi prestasi disebabkan oleh hal y…
PROFIL KETERLIBATAN ORANG TUA DALAM PENDIDIKAN ANAK DI WILAYAH PESISIR
ABSTRAK
Rahmat Farhan. (2024). Profil Keterlibatan Orang Tua dalam Pendidikan Anak di Wilayah Pesisir. Skripsi. Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. [Skripsi, Universitas Syiah Kuala]. Dibawah bimbingan Maimun S.Pd.,M.A dan Hasbi Ali S.Pd.,M.Si
Lingkungan tempat tinggal, keterbatasan waktu, globalisasi, aksebitas, status sosial dan ekonomi, serta rendahnya keterlibatan orang tua dianggap mempengaruhi hasil belajar pada anak. Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui baga…
PENINDAKAN GANGGUAN KEAMANAN DENGAN DUKUNGAN INTELIJEN PEMASYARAKATAN (SUATU …
ABSTRAK
FARHAN MIFTAHURRAHIM,
2024 Penindakan Gangguan Keamanan Dengan Dukungan Intelijen Pemasyarakatan.
(Suatu Penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(IV,69),pp.,bibl.,tabl
Mahfud, S.H., LL.M.
Pasal 1 ayat (10) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menyatakan bahwa Gangguan Keamanan dan Ketertiban adalah suatu…