KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN UJI MATERI PERAT…
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 menafsirkan bahwa pengurus partai politik merupakan pekerjaan lain yang tidak dapat mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), putusan tersebut menjadi dasar Komisi Pemilihan Umum (KPU) membentuk peraturan yang melarang pengurus partai politik mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Selanjutnya, Mahkamah Agung memutuskan bahwa Peraturan KPU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan peraturan peru…
TINJAUAN KRIMINOLOGIS KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PEMENUHAN HAK-HA…
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan atau melakukan penelantaran dalam lingkup rumah tangga, namun pada kenyataannya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga masih sering dilakukan bahkan dengan cara yang beragam dan mengalami peningkat…
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STADRNPADA MATERI PERSAMAAN GARI…
ABSTRAK
Kata Kunci : Model Pembelajaran Kooperatif, Tipe STAD, Materi Persamaan Garis
Lurus.
Penelitian yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD pada Materi Persamaan Garis Lurus di Kelas VIII SMP PKPU Tahun Pelajaran 2013/2014” ini mengkaji tentang bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang dapat mencapai ketuntasan hasil belajar siswa. Persamaan Garis Lurus merupakan salah satu materi yang diajarkan di kelas VIII SMP PKPU. Tujuan dari p…
KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN UJI MATERI PERAT…
ABSTRAK
SUHARDIN, KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN UJI MATERI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MEMUAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
2019 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA
(VI, 72), pp., bibl.
Dr. M. Gaussyah, S.H., M.H.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 menafsirkan bahwa pengurus partai politik merupakan pekerjaan lain yang tidak dapat mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), putusan tersebut menja…
DESAIN SISTEM PENGUKURAN LENDUKAN VERTIKAL JEMBATAN SECARA NIRKABEL BERBASIS …
Jembatan dibangun dengan daya tahan tertentu terhadap beban yang melaluinya. Ketika jembatan dilalui beban maka akan mengalami beberapa indikasi seperti getaran dan lendutan vertical pada bagian tertentu. Apabila lendutan ini terjadi secara terus menerus dalam nilai yang besar maka jembatan akan mengalami kerusakan dalam jangka waktu yang lebih cepat dari yang telah direncanakan pada saat dibangun. Untuk itu, pada penelitian ini akan dirancang suatu sistem pengukuran lendutan vertical pada je…
