TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN NEPOTISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
Muhammad. Radhi Nasir
Pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku nepotisme telah diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Namun sampai saat ini aturan tersebut tidak berjalan secara efektif. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya perbedaan penafsiran terhadap pasal tersebut, sehingga pasal pidana nepotisme itu sulit untuk diterapkan. Para penegak hukum juga belum menunjukkan hasil yang maksimal untuk menanggulangi…
- Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2016
- Baca Selengkapnya