MODEL KLASTERISASI WILAYAH KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN INDEKS INFRASTRUKTUR DI…
Provinsi Aceh memiliki potensi sumber daya alam yang besar pada sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata, namun masih menghadapi ketimpangan pembangunan infrastruktur antar wilayah. Tingkat disparitas tercatat sebesar 0,297 di wilayah Barat-Selatan, 0,286 di Utara-Timur, dan 0,259 di Tengah-Tenggara, yang berdampak pada rendahnya daya saing investasi dan kinerja ekonomi regional. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model klasterisasi kabupaten/kota berbasis indeks infrastruktur guna me…
PENERAPAN ‘UQUBAT CAMBUK DALAM QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAY…
Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan produk legislasi daerah yang berlaku khusus di Provinsi Aceh sebagai wujud pelaksanaan otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang salah satunya mengatur jarimah maisir sebagaimana di atur dalam pasal 1 angka 22 yang menyatakan bahwa ”Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2(dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bersa…
STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 131/PDT.P/2021/PN…
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dan dalam Ayat (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Ini menekankan bahwa dasar utama perkawinan adalah pelaksanaan sesuai syariat agama atau kepercayaan masing-masing pasangan, yang menjadi syarat mutlak keabsahan spiritual serta pencatatan oleh ne…
