IMPLEMENTASI PENGELOLAAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DI KEJAKSAAN NEGERI BANDA…
Barang bukti memegang peranan yang sangat penting dalam proses perkara pidana di Indonesia, karena memberikan kejelasan atas tindak pidana yang terjadi dan menjadi bahan pembuktian di persidangan. Pasal 980 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa Bidang Penelusuran, Perampasan, dan Pengembalian Aset Tindak Pidana bert…
PENERAPAN REKAYASA NILAI PADA PEMBANGUNAN KOLAM PENAMPUNG (STUDI KASUS PAD…
Kolam penampung merupakan salah satu bangunan utama dari bangunan rumah pompa yang berfungsi sebagai tempat penampungan air sementara sebelum dibuang/dialirkan ke laut. Pembangunan kolam penampung ini membutuhkan dana yang besar dan waktu yang panjang, sehingga pembangunannya diperlukan suatu upaya untuk mengoptimalkan seluruh anggaran biaya yang ada. Untuk mendapatkan biaya terendah atau optimasi biaya tanpa menghilangkan nilai fungsinya yaitu dengan m…
PRARANCANGAN PABRIK CALCIUM HYPOCHLORITE DARI BATU KAPUR DENGAN KAPASITAS PRO…
ABSTRAK
Prarancangan pabrik calcium Hypochlorite ini menggunkan lime hydrate (Ca(OH)2) dan chlorine sebagai bahan baku. Proses produksi secara keseluruhan melibatkan proses penghancuran (crusher). llsinasi, klorinai, dan pengeringan. kapasitas produksi pabrik calcium Hypochlorite ini adalah 90.000 ton pertahun dengan hari kerja 300 hari pertahun. Bentuk perusahaan yang direncanakan adalah Perseroan Terbetas (PT) dengan mengunakan metode struktur organisasi garis dan staf. Kebutuha…
TINJAUAN RENCANA ANGGARAN BIAYA PADA PEMBANGUNAN GEDUNG TERMINAL BANDAR UDARA…
ABSTRAK
Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk menghitung anggaran biaya. Pembangunan Gedung Terminal Bandar Udara Sultan Iskandar Muda-Nanggroe Aceh Darussalam dengan memggunakan analisa SNI dan B0W yang dihitung oleh penulis dan membandingkan rencana anggaran biaya yang dihitung oleh pelaksana dengan analisa SNI. Objek penulisan ini hanya difokuskan menyangkut perhitungan rencana anggaran baiya pada lanta l yang tediri dari bahan tenaga kerja dan peralatan. Subkek penulisan adalah …
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PERUSAHAAN PERHOTELAN YANG TIDAK MEND…
i
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATRIF
TERHADAP PERUSAHAAN PERHOTELAN
YANG TIDAK MENDAFTARKAN PEKERJA
PADA BPJS KETENAGAKERJAAN
(v,59),pp.,bibl.
ABSTRAK
Aliffiadara Melyza Ayuwi,
2016
Ria Fitri, S.H., M.Hum.
Dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24
tahun 2011 tentang BPJS diatur mengenai kewajiban pengusaha untuk
mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS
Ketenagakerjaan. Selanjutnya pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenakan
sa…
