PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU BALAP LIAR (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH …
Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melarang setiap pengemudi kendaraan bermotor berbalapan di jalan umum, dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 297. Meskipun demikian, praktik balap liar masih sering terjadi di wilayah hukum Polresta Banda Aceh dan sebagian pelakunya merupakan anak. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum karena penegakan hukum terhadap anak harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 t…
PELINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL CERITA RAKYAT ACEH YANG DIKOMERSIALIS…
Cerita rakyat Aceh merupakan bagian dari EBT yang dilindungi secara hukum melalui Pasal 38 UUHC, Pasal 40 ayat (1) huruf o dan q UUHC serta PP KIK sebagai salah satu aturan pelaksana dari UUHC yang menempatkan negara sebagai pemegang hak cipta atas EBT dengan mewajibkan inventarisasi, penjagaan, dan pemeliharaannya, termasuk pengaturan izin dan pembagian manfaat dalam pemanfaatan secara digital. Pemanfaat EBT dalam ruang digital juga dilindungi melalui Pasal 25 UU ITE yang secara implisit men…
PENYELESAIAN PERKARA CERAI GHAIB DI MAHKAMAH SYAR’IYAH KELAS IA BANDA ACEH
Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 115 KHI menegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, namun dalam praktiknya terdapat perkara cerai di mana keberadaan bahkan status hidup Tergugat tidak diketahui, sehingga Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan. Kondisi ini menyebabkan proses penyelesaian perkara berbeda dari prose…
