IMPLEMENTASI KEWENANGAN DINAS PERTANAHAN ACEH DALAM PROSES PENSERTIPIKATAN AS…
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, termasuk di bidang pertanahan. Pelaksanaan kewenangan tersebut berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan…
KONSINYASI TERHADAP TANAH SENGKETA DALAM PENGADAAN TANAH PELABUHAN BALOHAN SA…
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan kewenangan negara yang dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Permasalahan timbul ketika objek pengadaan tanah berada dalam status sengketa, sehingga menghambat proses pembangunan. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 men…
KEPEMIMPINAN PONDOK PESANTREN DALAM PEMBINAAN KEDISIPLINAN SANTRI DI BANDA ACEH
Penelitian ini dilatarbelakangi dari pentingnya kepemimpinan dalam pembinaan kedisiplinan santri di pondok pesantren. Meski pesantren dikenal sebagai lembaga pendidikan yang menekankan karakter dan nilai-nilai Islam, masih terdapat permasalahan kedisiplinan santri dalam praktiknya, seperti keterlambatan shalat berjamaah, ketidakhadiran di halaqah tahfizh, ketidakkonsistenan mengikuti jadwal harian, dan pelanggaran peraturan asrama. Hal ini menunjukkan bahwa penting untuk meneliti peran kepemi…
