ELEMENTARY SCHOOL ENGLISH TEACHERS' PERCEPTIONS TOWARDS BASIC COMPETENCIES FO…
Penelitian kualitatif ini, yang menggunakan desain studi kasus, mengeksplorasi persepsi
guru bahasa Inggris sekolah dasar terhadap empat kompetensi dasar yang ditetapkan oleh
standar pendidikan nasional Indonesia: pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian,
serta mengidentifikasi kompetensi mana yang mereka anggap paling esensial untuk
pengajaran bahasa Inggris yang efektif. Dilakukan di SD Negeri 14 Banda Aceh dengan dua guru bahasa Inggris,
data dikumpulkan melalui wawancara semi-…
PENGARUH VISUALISASI LEARNING ANALYTICS TERHADAP KEMAMPUAN KEMANDIRIAN BELAJA…
Aja Haifa Salsabila. (2026). Pengaruh visualisasi Learning Analytics terhadap kemampuan kemandirian belajar mahasiwa Pendidikan fisika. Skripsi. Universitas Syiah Kuala, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dibawah bimbingan Dr. Drs. Elmi Mahzum, M.IT. dan Mawarni Saputri, M.Pd.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh visualisasi Learning Analytics terhadap kemandirian belajar mahasiswa Pendidikan Fisika. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi …
IMPLEMENTASI MEDIA BERBASIS MICROSOFT EXCEL UNTUK MENINGKATKAN MINAT DAN PENC…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya pemahaman siswa SMAN 1 Woyla terhadap materi penyetaraan persamaan reaksi dan pereaksi pembatas. Studi kuantitatif quasi-experimental ini bertujuan menganalisis efektivitas media berbasis Microsoft Excel terhadap minat dan pencapaian hasil belajar siswa. Penelitian melibatkan 62 siswa yang terbagi ke dalam kelompok kontrol dan eksperimen. Data dikumpulkan melalui kuesioner angket minat dan tes hasil belajar yang telah valid dan reliabel (nilai Ai…
- Fakultas Pasca Sarjana / Prodi Pendidikan IPA (S2), Banda Aceh - 2026
- Baca Selengkapnya
KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN ABOLISI TERHADAP TERPIDANA TERKAIT DENGAN…
Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 memberikan kewenangan atribusi yang jelas kepada Presiden untuk
dapat memberikan abolisi terhadap kasus yang dikehendakinya dengan
memerhatikan pertimbangan DPR. Dalam aturan tersebut memang tidak disebutkan
untuk tindak pidana apa yang dapat diberikan abolisi, akan tetapi umumnya
pemberian abolisi ditujukan terhadap tindak pidana yang erat kaitannya dengan
politik. Tujuannya untuk meredam konflik d…