PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PENGANIAYA…
Penangguhan Penahanan telah diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lama dan Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyebutkan bahwa atas permintaan tersangka atau terdakwa, penangguhan penahanan dapat diberikan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap tersang…
STUDI VARIASI KOMPOSISI SEKAM PADI, BIJI JARAK, DAN DIAPER BEKAS SEBAGAI BAHA…
ABSTRAK
Nadia Maharani. (2026). Studi Variasi Komposisi Sekam Padi, Biji Jarak, Dan Diaper Bekas Sebagai Bahan Baku Briket Terhadap Nilai Kalor Dan Durasi Pembakaran. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Syiah Kuala. Dibawah Bimbingan Fitria Herliana, S.Pd., M.Pd dan Prof. Dr. Saminan, M.Pd.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi limbah sekam padi, biji jarak, dan diaper bekas sebagai bahan baku utama dalam pembuatan briket biomassa yang ramah lingkungan.…
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI TEMPAT KERJA (STUDI KASUS PUTUSAN NO…
Penerapan Qanun Jinayat di Aceh merupakan konsekuensi dari kekhususan daerah yang diakui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kehidupan hukum berdasarkan nilai-nilai Syariat Islam. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur berbagai jarimah, termasuk pelecehan seksual. Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 15/JN/2024/MS.Bna, merupakan putusan perkara pelecehan seksual yang terjadi di tempat kerja.…
TANGGUNG JAWAB GRABFOOD KEPADA MERCHANT ATAS KESALAHAN PENGIRIMAN MAKANAN (SU…
Hubungan hukum antara GrabFood dan merchant merupakan hubungan kemitraan yang dilakukan melalui sistem elektronik dalam kegiatan perdagangan digital. Sebagai penyelenggara sistem elektronik, GrabFood memiliki kewajiban memberikan perlindungan hukum kepada merchant sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang UMKM Pasal 104 angka 2, kemitraan antara pelaku usaha harus dilaksanakan berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan sali…