PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENEBANGAN KAYU SECARA ILEGAL DI KABUPATEN ACEH…
Kabupaten Aceh Tengah memiliki kawasan hutan seluas 181.094 hektar atau 34.17% dari total luas wilayahnya, namun praktik penebangan kayu secara ilegal masih terus berlangsung di wilayah ini meskipun Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah mengatur sanksi pidana secara tegas bagi pelakunya.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan kayu secara ilegal di Kabupaten Aceh…
APLIKASI BEBERAPA HERBISIDA PRA TUMBUH SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHA…
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh beberapa herbisida pratumbuh terhadap jumlah spesies, individu, dan bobot kering gulma pada tanaman kedelai. Penelitian dilaksanakan di Desa Blang Ketumba, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, serta di Laboratorium Pengelolaan Gulma Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala pada Februari–Juni 2026, menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 7 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan terdiri atas bergulma terus-menerus, bebas gulma, penyian…
KOMPETENSI KEPEMIMPINAN DIGITAL KEPALA SEKOLAH DAN GURU DALAM MENINGKATKAN PR…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tantangan pendidikan di era digital yang
menuntut transformasi kepemimpinan, sementara kondisi riil literasi digital dan
infrastruktur di Sekolah Dasar Banda Aceh masih menunjukkan kesenjangan yang
perlu dijembatani. Penelitian mengenai kompetensi kepemimpinan digital kepala
sekolah dan guru menjadi sangat penting dilakukan untuk menganalisis
bagaimana integrasi teknologi dapat diarahkan secara strategis guna
meningkatkan prestasi belajar siswa secar…
- Program Study Magister Administrasi Pendidikan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
- Baca Selengkapnya
KEWENANGAN MENTERI HUKUM DAN HAM DALAM MENCABUT PERATURAN MENTERI LAINRN(STUD…
Peraturan Menteri merupakan bagian dari sistem peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam praktik ketatanegaraan, Kewenangan pencabutan suatu peraturan melekat pada pejabat pembentuknya, atau pada pejabat yang secara sah diberi delegasi oleh peraturan yang lebih tinggi. Namun, fenomena yang tidak lazim terjadi ketika Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 T…