Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
ANALISIS INVESTASI DAN KELAYAKAN EKONOMI PADA RENCANA PENAMBANGAN NIKEL PT. X…
Siti Nurhaliza
Kajian tentang investasi dan analisis kelayakan tambang merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mengamankan perusahaan dari kegagalan akibat kerja penambangan yang padat modal. PT. X adalah salah satu perusahaan di bidang penambangan nikel yang sedang melakukan rencana penambangan di Kecamatan Batuputih, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Rencana penambangan yang akan dilakukan sesuai dengan umur tambang yaitu 5 tahun. Berdasarkan kebutuhan modal yang besar sert…
- Fakultas Teknik Pertambangan, Banda Aceh - 2025
- Baca Selengkapnya
ANALISIS KONTRIBUSI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA TERHADAP PRODUK DOMESTIK REG…
Mayyada Salsabila
Provinsi Aceh memiliki potensi batubara yang besar, sekitar 1,5 miliar metrik ton, dengan 500 juta metrik ton sudah terukur. Potensi ini menjadikan sektor pertambangan batubara sebagai salah satu penggerak utama ekonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Aceh menggunakan data tahun 2018-2023. Metode analisis yang digunakan adalah Vector Error Correction Model (VECM), dengan pengujian Impulse Respo…
- Fakultas Teknik, Banda Aceh - 2025
- Baca Selengkapnya
AGILE GOVERNANCE PEMERINTAH KOTA SABANG DALAM PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKIN…
MUHAMMAD FARHAN DIFANI
Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang menjadi isu secara global. Berbagai negara tidak luput dari masalah yang namanya kemiskinan, terutama di negara yang sedang berkembang, termasuk di Indonesia. Sejalan dengan kemiskinan, terdapat fenomena atau kondisi yang lebih urgent dan membutuhkan perhatian khusus terkait dengan ruang lingkup dari kemiskinan itu sendiri, yaitu kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem adalah kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar…
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
- Baca Selengkapnya
PEMENUHAN HAK-HAK PENGUNGSI BERDASARKAN KONVENSI 1951 PADA KAMP PENGUNGSI ACE…
T.M HABIL HAWARI
ABSTRAK (Sophia Listriani S.H., LL.M) Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, mendefinisikan pengungsi sebagai “orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada diluar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut. Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah, Untuk Menganalisis Pemenuhan hak-hak …
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
PENANGANAN PENGUNGSI ROHINGYA YANG MASUK KE WILAYAH ACEH OLEH KEPOLISIAN DAER…
M. Zahran Shabri
Dalam Peraturan Presiden No 125 Tahun 2016 Tentang penanganan pengungsi yang masuk ke Indonesia disebutkan Kepolisian sebagai salah satu instansi kunci dari beberapa instansi dan Lembaga yang menangani para pengungsi yang masuk ke Indonesia. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis peran, fungsi, dan kewenangan Kepolisian Daerah Aceh (Polda Aceh) dalam menangani pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Aceh, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi. Penelitian in…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2025
- Baca Selengkapnya
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PENGUNGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA (STU…
Ayu Mailiza Wanzira
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PENGUNGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA (Studi Kasus Pengungsi Internasional Rohingya di Aceh) Ayu Mailiza Wanzira Iskandar A. Gani Muazzin ABSTRAK Secara normatif perlindungan terhadap pengungsi diatur pada Pasal 33 Konvensi 1951 tentang status penungsi yang memuat prinsip non-refoulment, bahwa negara tidak boleh mengembalikan pengungsi ke wilayah negara asalnya yang mengakibatkan jiwanya terancam karena adanya perbedaan ras, agama, kebangsaan atau pa…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2025
- Baca Selengkapnya