TINDAK PIDANA MEMILIKI BAGIAN – BAGIAN TUBUH SATWA YANG DILINDUNGI (SUATU P…
Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 mengatur mengenai larangan atas kepemilikan bagian-bagian tubuh satwa liar yang dilindungi, dimana terhadap pelanggaran pasal tersebut diatur dalam Pasal 40A ayat (1) huruf e Undang-Undang dimaksud yang mengatur mengenai ancaman pidana, dengan maksimal pidana penjara selama 15 (lima) tahun. Meskipun sudah dilarang, pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan tersebut di wilay…
PELAKSANAAN PROGRAM RUMAH SINGGAH OLEH DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH DALAM PEM…
Peraturan Walikota Bnada Aceh Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh, dalam pasal 9 huruf (f) dinyatakan bahwa Dinas Sosial Kota Banda Aceh memiliki kewenangan dalam hal pemeliharaan anak terlantar yang termasuk anak jalanan dalam memberikan pembinaan dan perlindungan dalam daerah kota. Namun, dalam kenyataannya adanya peningkatan anak jalanan serta belum optimal program rumah singgah tersebut.
Penelitian ini b…
EKSITENSI ETNIS TIONGHOA DI TAPAKTUAN 1899-2024
Resti Fauziah. (2025). Eksistensi Etnis Tionghoa di Tapaktuan 1899-2024. [Skripsi, Universitas Syiah Kuala]. Di bawah bimbingan Drs. Mawardi, M.Hum., M.A. dan T.Bahagia Kesuma, S.Pd., M.Pd.
Penelitian ini berjudul “Eksistensi Etnis Tionghoa di Tapaktuan 1899–2024” yang bertujuan untuk: (1) mengetahui awal keberadaan etnis Tionghoa di Tapaktuan, dan (2) mengidentifikasi strategi etnis Tionghoa dalam mempertahankan eksistensinya dari masa ke masa. Penelitian ini menggunakan metode kua…
- PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2026
- Baca Selengkapnya
IMPLEMENTASI PENANGANAN KASUS KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP IST…
Kekerasan terhadap perempuan merupakan permasalahan serius di Indonesia dan telah diatur dalam instrumen hukum nasional. Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen melalui Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga, dengan mekanisme penanganan kasus kekerasan fisik terhadap istri melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007. Meskipun demikian, …
