TANGGUNG JAWAB HUKUM PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) AKIBAT WANPRESTASI TERHA…
ABSTRAK
AQIL AL HANIF SELIAN;
2025
TANGGUNG JAWAB HUKUM PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) AKIBAT WANPRESTASI TERHADAP PEMEGANG POLIS
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 56), pp, bibl, app.
T. Haflisyah, S.H., M.Hum.
Pasal 246 hingga 286 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur bahwa: kewajiban perusahaan asuransi dalam memenuhi klaim dan memberikan ganti rugi kepada tertanggung. Namun dalam pelaksanaanya PT. Asuransi Jiwasraya tidak menerapkan kewajiban terseb…
DESAIN DAN PEMBUATAN MESIN PERONTOK BIJI KOPI DENGAN KAPASITAS 1 KG
Proses perontokan biji kopi dari buahnya merupakan tahapan penting dalam pascapanen yang sangat memengaruhi mutu hasil produksi. Metode perontokan secara manual masih banyak digunakan oleh petani skala kecil, namun cara ini membutuhkan waktu lama, tenaga besar, serta menghasilkan kapasitas kerja yang rendah. Penelitian ini bertujuan merancang dan membangun mesin perontok biji kopi berkapasitas 1 kg per proses untuk meningkatkan efisiensi kerja petani. Metode yang digunakan meliputi tahap pera…
IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU L…
Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur penyelesaian perkara melalui Restorative Justice yang menekankan pemulihan, sedangkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana atas kelalaian yang menyebabkan kematian. Oleh karena itu, penting mengkaji implementasi Restorative Justice dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dan me…
KEKOSONGAN HUKUM AKIBAT TIDAK DILAKSANAKAN PERINTAH QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN…
Setiap penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan hukum. Dalam kerangka tersebut, Aceh sebagai daerah dengan kekhususan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 memiliki kewenangan membentuk Qanun, salah satunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 Namun Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksana yang telah diperintahkan secara eksplisit belum juga diterbitkan, sehingga menimbulkan kondisi relative rechtsvacuum, Hal ini bertentangan dengan prinsip delegated legislation dalam sistem hu…
EKSISTENSI PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN AC…
Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut prinsip desentralisasi. Sistem Desentralisasi di Indonesia juga mengakui kekhususan yang ada pada daerah. Aceh adalah salah satu Provinsi yang mendapat kekhususan melalui UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 8 UUPA yang memberikan ruang agar DPR-RI berkonsultasi dengan DPRA adalah salah satu mekanisme untuk menjalankan otonomi khusus yang diberikan. Namun dalam implementasinya, pasal ini tidak benar-benar diterapkan. Isu ini me…
