Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANPA IZIN (ILLEGAL MINING) DAN PENEGAKAN HUKUMNYA …

Rivanza Al Achyar

ABSTRAK Rivanza Al Achyar, (2023) TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANPA IZIN (ILLEGAL MINING) DAN PENEGAKAN HUKUMNYA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 52) pp., tbl., bibl. (Ainal Hadi S.H., M.Hum,). Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa: Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penj…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR 10/PID.SUS-T…

RIDEA OKTAVIA

Pengurangan vonis pidana Pinangki dari 10 (sepuluh) tahun menjadi 4 (empat) tahun penjara dalam perkara tindak pidana korupsi menuai kritik dari berbagai lapisan masyarakat, sebab Pinangki selaku aparat penegak hukum terbukti melakukan tindak pidana korupsi (suap), tindak pidana pencucian uang, dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini akan menganalisis apakah pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI tepat dijadikan alasan untuk men…

TINDAK PIDANA MELAKUKAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (SUATU PENELITIAN DI WILA…

RAIHANUL FITRI

Pasal 35 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambagan Mineral dan Batubara, menyebutkan: “Setiap orang yang melakukan penambagan tanpa izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun serta denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliyar rupiah)”. Kenyataannya, masih ditemukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan kasus tindak pidana penamba…

KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

TANTHAWI

KEWENANGAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA TANTHAWI HUSNI DJALIL ADWANI MAHDI SYAHBANDIR ABSTRAK Pengaturan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi dalam Undang-undang pidana formil yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberikan kewenangan penyidikan kepada penyidik kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b, maupun dalam Undang-Undang pidana materiil yakni …

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2023
  • Baca Selengkapnya

INVENTARISASI SPESIES TUMBUHAN OBAT TRADISIONAL DI KECAMATAN LEMBAH SABIL, KA…

Hilda Ridhayana.NR

Hilda Ridhayana. NR. (2025). Inventarisasi Spesies Tumbuhan Obat Tradisional di Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya. [Skripsi. Universitas Syiah Kuala]. Dibawah bimbingan Prof. Dr. Djufri, M.Si. dan Dewi Andayani, S.Pd., M.Pd. Penggunaan tumbuhan obat tradisional merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun dan tetap dilestarikan oleh masyarakat di Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai obat pendukung untuk proses penyembu…

PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA DALAM PERSIDANGAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (SEB…

Cut Dinda Kaamila Shahnaz

Pasal 184 KUHAP, yang menyatakan alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Penggunaan seorang saksi menjadi kunci dalam mengungkap perkara pidana yang terjadi. Begitu pula hal nya dengan saksi mahkota. Saksi mahkota adalah seorang terdakwa yang dijadikan saksi bagi terdakwa lainnya yang terlibat dalam perkara yang sama. Saksi mahkota tidak disebutkan secara eksplisit di dalam KUHAP, namun pada kenyataannya masih terdapat kasus-kasus…

ANALISIS SENTIMEN PUBLIK PASCA 20 TAHUN GEMPA DAN TSUNAMI ACEH MENGGUNAKAN I…

Azran

Gempa bumi berkekuatan 9,2 Skala Richter yang mengguncang Aceh pada 26 Desember 2004 dan diikuti oleh gelombang tsunami dahsyat menyebab lebih dari 173 ribu jiwa meninggal dunia. Kejadian ini, menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang mendalam bagi masyarakat. Dua puluh tahun setelah peristiwa tersebut, perbincangan publik mengenai tragedi ini masih aktif di berbagai platform digital, terutama media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sentimen publik 20 tahun gempa da…

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEG…

Rozatul Jannah

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangkanya. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PNS masih menghadapi berbagai kendala, khususnya di lingkungan Kepolisian Daerah Aceh. Hal ini menunjukkan perlunya kajian…

PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN BAGI HASIL TAMBAK UDANG VANNAMEI …

MUHAMMAD FAIYAD

Asas itikad baik merupakan prinsip fundamental di dalam hukum perjanjian yang berfungsi untuk menjamin pelaksanaan perjanjian dengan mengharuskan para pihak bertindak jujur, transparan serta tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan mitra perjanjian maupun pihak lain. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian haruslah dilaksanakan dengan berdasarkan pada asas itikad baik. Namun pada kenyataannya, tindakan para pihak khususnya pemilik dan penggarap…

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK TERHADAP NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS (SUATU …

DAFA AULIA FADILAH

Pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas merupakan bagian penting dalam sistem pemasyarakatan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, kemanusiaan, dan non-diskriminasi. Narapidana penyandang disabilitas memiliki kebutuhan khusus yang berbeda dengan narapidana pada umumnya sehingga memerlukan perlakuan dan fasilitas yang sesuai selama menjalani masa pemidanaan. Meskipun Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah menjamin perlindungan dan memberikan hak khusus b…


    SERVICES DESK