PERLINDUNGAN KONSUMEN MINYAK GORENG CURAH TANPA LABEL DI PASAR TRADISIONAL (…
Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf g, i, dan j Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan label, tanggal kedaluwarsa, maupun informasi penggunaan sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan mewajibkan produsen, pengemas, dan pelaku usaha memperdagangkan minyak goreng sawit dalam kemasan guna men…
PENGARUH KEPEMIMPINAN, IPM, INTEGRITAS ORGANISASI, DAN SPIP TERHADAP KUALITAS…
ABSTRAK
Abstrak Tesis diserahkan kepada Panitia Komisi Ujian untuk mendapatkan Gelar Magister Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala
PENGARUH KEPEMIMPINAN, IPM, INTEGRITAS ORGANISASI, DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA
Oleh:
Irfan Kurniawan
2401203010032
Konsentrasi: Akuntansi Pemerintahan
Pembimbing Pertama : Dr. Darwanis, S.E., M.Si., Ak., CA., Asean CPA
Pembimbing Kedua : Dr. Fazli Syam BZ, S.E., M.Si., Ak., CA., C…
ERROR IN JUDICANDO PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 991K/PDT.SUS-HKI/2022
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat jo. Pasal 50 ayat (1) yang menegaskan putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan serta pasal peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili. Faktanya, dalam praktik peradilan masih ditemukan putusan yang mengandung kesalahan da…