TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KEHILANGAN ATAU KERUSAKAN BARANG PADA PE…
Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen dan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pelaku usaha angkutan umum antar
kota bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat kehilangan
atau kerusakan barang selama proses pengiriman. Pada praktiknya, masih
ditemukan kasus kehilangan dan kerusakan barang pada pengiriman angkutan
umum antar kota di Terminal Lueng Bata Ko…
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH HUKUM PEN…
Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang bertentangan dengan hak asasi manusia karena melibatkan berbagai bentuk eksploitasi terhadap korban, baik eksploitasi seksual, ekonomi, maupun bentuk eksploitasi lainnya. Pengaturannya secara khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang penegakan hukumnya dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan …
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG KARTU KREDIT YANG TIDAK TERDAFTAR DI OTO…
Perkembangan teknologi dalam bidang keuangan telah mendorong masyarakat untuk beralih dari sistem pembayaran tunai ke sistem pembayaran non-tunai, salah satunya melalui penggunaan kartu kredit. Namun, dalam praktiknya tidak semua produk kartu kredit yang beredar di masyarakat telah terdaftar dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait kepastian perlindungan hukum bagi konsumen sebagai pemegang kartu kredit yan…
