Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PEMAAFAN HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Redy Hary Ramandana

Pemaafan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana ABSTRAK Redy Hary Ramandana Moh Din Darmawan Perkembangan hukum pidana di Indonesia ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang memperkenalkan konsep pemaafan hakim (rechterlijk pardon) sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (2). Konsep ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap terdakwa yang terbukti bersalah dengan mempertimbangkan ringann…

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MELALUI PERANGKAT ADAT (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN…

Nur Najmi

ABSTRAK Aturan mengenai pembagian harta bersama melalui perangkat adat di Kabupaten Aceh Besar tercantum dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” Di Kabupaten Aceh Besar, perselisihan pembagian harta bersama dilaksanakan melalui perangkat adat sebagaimana dia…

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERUPA ROYALTI ATAS HAK CIPTA PASCA PUTUSNYA PERKAWIN…

Yudika Dwi Erwanda

Putusan perceraian pada Pengadilan Agama Jakarta Barat No.1622/PDT.G/2023/PA.JB menjadi preseden bagi dunia hukum di Indonesia dengan ditetapkannya royalti atas hak cipta sebagai harta bersama dan pembagiannya. Kekayaan intelektual kini menjadi pertimbangan finansial yang penting bagi pasangan yang akan bercerai, namun belum adanya pengaturan eksplisit mengenai royalti sebagai harta bersama menimbulkan ketidakpastian hukum. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Baga…

PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA (SUATU PENELITIA…

Cut Sarah Maulida

Berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata menyatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” artinya setiap perjanjian akan mengikat para pihak layaknya undang undang sehingga wajib dipenuhi dan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan begitu pula dengan perjanjian jaminan fidusia. Namun dalam praktik lapangan masih terdapat debitur yang gagal dalam menjalankan perjanjian dengan tidak membayaran angsuran pembiayaan yang t…

KONSTRUKSI PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN YANG BERNILAI EKONOMI…

Adi Tyogunawan

Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan yang bernilai ekonomis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan mendasar, seperti ketidakjelasan norma hukum, tumpang tindih kewenangan antarinstansi, serta belum optimalnya pemanfaatan aset untuk kepentingan negara. Paradigma yang masih menempatkan penyitaan hanya untuk kepentingan pembuktian menyebabkan banyak aset produktif mengalami penurunan nilai, bahkan dimusnahkan tanpa mempertimbangkan potensi ekono…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN SURROGATE TANDA TANGAN OLEH NOTARIS DALAM AKTA AUTENT…

Balqis Farsuna

Pasal 44 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatakan bahwa segera setelah akta dibacakan akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, kedudukan dari tanda tangan dapat digantikan dengan suatu keterangan yang dikenal dengan Surrogate. Salah 1 (satu) peristiwa penggunaan Surrogate dalam akta autentik dapat dilihat dal…

EFEKTIVITAS PEMBINAAN TERHADAP PPATS DALAM PEMBUATAN AKTA TANAH DI KABUPATEN …

Muhammad Zulkarnaen

EFEKTIVITAS PEMBINAAN TERHADAP PPATS DALAM PEMBUATAN AKTA TANAH DI KABUPATEN ACEH BESAR PROVINSI ACEH Muhammad Zulkarnaen Mazwar * Teuku Muttaqin Mansur ** *** ABSTRAK Pembinaan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) merupakan instrumen hukum yang krusial demi menjamin legalitas dan kepastian hukum dalam sistem pendaftaran tanah. Kehadiran PPAT berlatar belakang pejabat struktural pemerintahan menjadi solusi keterbatasan jumlah PPAT, namun kompetensi tekn…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS REGULASI TERHADAP DOMPET ELEKTRONIK (ELECTRONIC WALLET)

Intan Rachmadhani

Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Dompet Elektronik (Electronic Wallet) adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran namun, dalam pelaksanaan dompet elektronik tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai alat transaksi elektroni…

PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN BAGI HASIL TAMBAK UDANG VANNAMEI …

MUHAMMAD FAIYAD

Asas itikad baik merupakan prinsip fundamental di dalam hukum perjanjian yang berfungsi untuk menjamin pelaksanaan perjanjian dengan mengharuskan para pihak bertindak jujur, transparan serta tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan mitra perjanjian maupun pihak lain. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian haruslah dilaksanakan dengan berdasarkan pada asas itikad baik. Namun pada kenyataannya, tindakan para pihak khususnya pemilik dan penggarap…

PEMENUHAN HAK-HAK ANAK ASUH DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK OLEH RUMOH SEUJAHT…

AGUSMAINI

Hak anak diatur dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, measyarakat, pemerintah, dan negara”. Namun pada kenyataannya, ada anak-anak yang tidak diasuh ole…


    SERVICES DESK