Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH YANG DIBATALKAN OLEH MENTERI DALAM NEGERI SETELAH …
RAHMAT QADRI NASRUN
KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH YANG DIBATALKAN OLEH KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015 Rahmat Qadri Nasrun Husni Efendi ABSTRAK Pada tahun 2016 Menteri Dalam Negeri membatalkan 3.143 Peraturan Daerah yang dinilai bermasalah dengan surat Keputusan Menteri. Pada tahun 2017 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan yang mencabut kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan peraturan daerah. Akan tetapi masih ada Pemerintah Dae…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
KEPASTIAN HUKUM QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG BENDERA DAN LAMBANG ACEH
ARABIYANI
KEPASTIAN HUKUM QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG BENDERA DAN LAMBANG ACEH Arabiyani Husni Eddy Purnama ABSTRAK UUD Tahun 1945 Pasal 18B ayat (1) memberikan pengakuan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Pengakuan ini memberi legitimasi terhadap Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh yang merupakan hasil kesepakatan Pemerintah Indonesia…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
PERAN OMBUDSMAN RI PERWAKILAN ACEH DALAM MENGAWASI KINERJA PEMERINTAH DI KOTA…
T. Fitra Yusriwan
i PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN ACEH DALAM MENGAWASI KINERJA PEMERINTAH DI KOTA BANDA ACEH T. Fitra Yusriwan* Taqwaddin Husin** Efendi*** ABSTRAK Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2008 Ombudsman RI Perwakilan Aceh berwenang untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan baik pusat maupun daerah. Namun dalam pelaksanaannya di Kota Banda Aceh, penyelenggaraan pelayanan publik masih banyak terja…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN YANG BEKELANJUTAN DI ACEH
SYAHRUL
PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN YANG BERKELANJUTAN DI ACEH Syahrul Yanis Rinaldi** Muazzin*** ABSTRAK Pasal 48 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan memberi wewenang kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menerbitkan izin usaha perkebunan yang berada pada wilayah kabupaten/kota, sedangkan izin yang berada pada lintas kabupaten/kota diberikan oleh pemerintah provinsi, dan yang berada pada lintas provinsi diberikan oleh menteri. Sampai dengan tahun 2016 terdapat 156 izin usaha…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya