Electronic Theses and Dissertation

KEPASTIAN HUKUM QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG
BENDERA DAN LAMBANG ACEH
Arabiyani
Husni
Eddy Purnama


ABSTRAK
UUD Tahun 1945 Pasal 18B ayat (1) memberikan pengakuan bahwa negara
mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus
atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Pengakuan ini memberi
legitimasi terhadap Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang
Aceh yang merupakan hasil kesepakatan Pemerintah Indonesia dengan GAM. Hal ini
kemudian dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh. Permasalahannya ialah bahwa materi Qanun tersebut dianggap
bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007. Pemerintah Pusat
menghendaki adanya perbaikan terhadap beberapa materi Qanun tersebut. Dilain
pihak Pemerintah Aceh menganggap hal itu menyalahi MoU Helsinki. Rumusan
masalahnya sebagai berikut: Pertama, apakah landasan pemikiran lahirnya Qanun
Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh? Kedua, apakah
konsekuensi yuridis dari adanya Pasal 246 ayat (2), dan ayat (4) serta Pasal 247,
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan adanya
Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh?
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis landasan
pemikiran lahirnya Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang
Aceh. Untuk mengetahui dan menganalisis konsekuensi yuiridis dari adanya Pasal
246 ayat (2) dan ayat (4) serta Pasal 247 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan
adanya Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif
sekaligus metode empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan
sejarah, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan. Dengan sumber data
adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan
hukum tersier, dan serta informasi dari para ahli atau pelaku sejarah sebagai
pendukung data maka analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif.
Hasil penelitian sebagai berikut: Pertama, menemukan landasan pemikiran
lahirnya Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh
terdiri dari Pasal 18B UUD Tahun 1945 serta perumusan Pasal 246 dan Pasal 247
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Kedua, konsekuensi yuridis dari adanya
Pasal 246 dan Pasal 247 berlaku dan sah untuk selanjutnya diterapkan melalui
pembentukan Qanun Aceh. Ketiga, konsekuensi yuridis adanya Qanun Aceh Nomor
3 Tahun 2013 berlaku secara yuridis dan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Aceh
karena sudah diundangkan dalam lembaran daerah. Tentu sudah berlaku secara
otomatis karena pada saat disahkan oleh Gubernur Aceh selaku Kepala Pemerintah
Aceh dan DPRA secara serta merta diundangkan dalam lembaran daerah Pemerintah
Provinsi Aceh.
Disarankan pihak kalangan akademis, pemangku jabatan yakni Pemerintah
Aceh, DPRA dan Pemerintah Pusat untuk memperjelas dan memberi kepastian
kepada rakyat Aceh agar Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tidak dijadikan
komoditas politik pada saat-saat tertentu. Kemudian dengan diterbitkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 perlu ditinjau ulang terkait pemaknaan terhadap
bendera dan Lambang Aceh.
Kata Kunci: Kepastian Hukum, Bendera, dan Lambang.

THE CERTAINTY OF ACEH ISLAMIC LAW (QANUN) NO.3 OF 2013
ABOUT ACEH FLAG AND LOGO


Arabiyani
Husni
Eddy Purnama

ABSTRACT
The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 18B verse (1) to
recognize that the country (Indonesia) acknowledges and respects the political units
of local government which is special and exclusive legalized in the constitution. This
recognition legitimates the Aceh Qanun (Sharia by Law) No.3 of 2013 about Aceh
flag and logo which is the results of consolidation between Indonesian Government
and Free Aceh Movement (GAM) party. This is mentioned in the Law No.11 of 2006
about Acehnese local government. The problem lies in how the Qanun essence
contradicts with Government Regulation No.77 of 2007. The central government of
Indonesia is willing to resolve the content of this Qanun. On the other hand, the
Acehnese government sees this intention as a contradiction towards Memorandum of
Understanding Helsinki. The problems are derived as follow: First, What is the basis
of this Aceh Qanun No.3 of 2013 about Aceh flag and logo? Second, what are the
juridical consequences of the existences of article 246 verse (2) and verse (4) along
with article 247 Law No.11 of 2006 about Acehnese Government and the existence of
Aceh Qanun No.3 of 2013 about Aceh Flag and logo?


This study aims to examine and analyze the fundamental reason for the
establishment of Aceh Qanun No.3 of 2013 about Aceh flag and logo. To examine and
analyze the judicial consequences of the existence of the Law verse 246 article (2)
and (4) along with verse 247 Law No.11 of 2006 and the existence of Aceh Qanun
No.3 of 2013 about Aceh flag and logo.
The research methodology used in this study is the normative law research
method and empirical method with the legislation approach, history approach,
conceptual approach, and comparative approach. With the resource of secondary
data which are primary law material, secondary law material, tertiary law material,
and information gathered from the expert and history actors as the data supports,
therefore, the analysis can be done with a qualitative approach.
The result of this study is elaborated as follow: First, finding out the
fundamental thoughts of the of the establishment of Aceh Qanun No.3 of 2013 about
Aceh flag and logo consisting of verse18B of the 1945 Constitution of the Republic of
Indonesia and the drafting of verse 246 and 247 Law No.11 of 2006. Second, the
judicial consequences from the establishment of verse 246 and 247 are valid to be
later used for Aceh Qanun drafting. Third, the judicial consequences of Aceh Qanun
No.3 of 2013 are valid juridically and can be followed up by the Acehnese
government because it has been legalized in local gazete. This law has been effective
automatically because it has been validated by Aceh Governor as the Provincial
Government leader and Aceh House of Representative right after that in the Acehnese
Province Gazette.
It is suggested to the academicians, stakeholders especially Acehnese
Government and Central Government to clarify and ensure the Acehnese people so
that Aceh Qanun NO.3 of 2013 not be used as a political commodity at any particular
time. Thus after the Government Regulations No.77 of 2007 is issued, the definitions
of flag and logo need to be reviewed.

Keywords: law certainty, flag, logo

Tidak Tersedia Deskripsi