Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN GAMPONG (SUA…

Firman Ilmi

FIRMAN ILMI, 2017 ABSTRAK KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN GAMPONG (Suatu Kajian Tentang Program Model Gampong Sehat di Gampong Neusu Aceh) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (xvi, 73), pp., bibl., app. (Dr. Dahlan, SH,. M.Hum,. M.Kn) Kota Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi Aceh dengan menciptakan model Kota Madani ciri dari kota madani adalah warganya terjamin secara pendidikan dan kesehatan sehingga segala kebut…

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN GANJIL-GENAP DALAM MENGATASI KEMACETAN DI KOTA JAKARTA

CHAIRUL ROSYID

Kota Jakarta merupakan suatu kota yang dijadikan sebagai ibu kota Negara Republik Indonesia yang sekaligus menjadi pusat dari kegiatan ekonomi, politik dan kebudayaan Indonesia. Hal tersebut yang menjadikan Kota Jakarta dapat menghasilkan pendapatan yang besar dan sebagai salah satu kota penyumbang terbesar PDRB bagi perekonomian negara Indonesia yaitu sebesar 17,2 persen pada tahun 2021. Akan tetapi, kemacetan akan memberikan eksternalitas negatif pada kegiatan ekonomi, salah satunya adalah …

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TAN…

Hasna Putri

Angka kekerasan dalam rumah tangga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sehingga hal ini jika tidak diatasi, maka tentu memberikan dampak terhadap para korban. Oleh karena itu pemerintah Kota Banda Aceh memiliki tanggung jawab untuk melakukan kebijakan tegas terhadap penanganan KDRT. Namun dalam menekan angka kekerasan dalam rumah tangga masih terdapat kendala sehingga kasus terus mengalami kenaikan. Kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh terhadap KDRT dengan membentuk UPTD PPA Kota Banda…

STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH DALAM MENGATASI PERMASALAHAN KEMIS…

MARISA SIBENGI

ABSTRAK Kopi merupakan komoditi yang terkenal di Kabupaten Bener Meriah yang membuat 90% penduduk Bener Meriah berprofesi sebagai petani kopi. Kopi itu akan meningkatkan pendapatan masyarakat, namun permasalahan dari profesi ini sangat kurang dari kata sejahtera karena Kabupaten Bener Meriah saat ini termasuk sebagai Kabupaten termiskin ke lima di Provinsi Aceh sehingga sangat dibutuhkan adanya program pemerintah dalam mendorong sektor pertanian kopi di Bener Meriah. Tujuan penelitian untuk …

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUP…

Kamalia

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, bahwa Kasus Pertanahan yang disampaikan kepada Kantor Pertanahan untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa penanganan Kasus Pertanahan yang belum terlaksana dengan efektif akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan Penanganan Kasus Pertanahan guna menyelenggarakan …

KEBIJAKAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN PIDIE JAYA DALAM MEN…

Zesna

KEBIJAKAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN PIDIE JAYADALAM MENINGKATKAN PRESTASI ATLET PPLPD ABSTRAK (Zesna) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan tugas-tugas daerah di bidang Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi kreatif. Kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata memiliki tujuan-tujuan yang fokus pada permasalahan. Dalam bidang olahraga, prestasi atlet PPLPD menjadi tujuan utama dalam bidang olahraga…

KEBIJAKAN GUBERNUR ACEH TENTANG PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NOMOR 49 TAHUN 20…

AGUSTIA TRIVANI

Peraturan Gubernur (pergub) No. 49 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif disahkan oleh Gubenur Aceh bapak Dr. H. Zaini Abdullah dengan pemberian cuti melahirkan selama 6 bulan bagi para pegawai negeri sipil (PNS), tenaga honorer/kontrak perempuan. Namun yang terjadi penerapan implementasi qanun ini tidak berjalan maksimal hanya satu orang saja yang mengikuti sesuai ketentuan pergub tersebut. Tujuan penelitian untuk mengetahui proses implementasi pergub No. 49 Tahun 2016 te…

UPAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TERHADAP PEMBERDAYAAN INDUSTRI…

FAJAR QUDRY

Menteri Pertanian dalam Lampiran Nomor 472/Kpts/Rc.040/6/2018 telah menetapkan daerah Aceh Selatan sebagai lokasi kawasan pertanian nasional dengan komoditas pala sebagai komoditas prioritas. Namun daerah Aceh Selatan belum sepenuhnya peduli terhadap nasib industri pala sekarang ini, padahal sebelumnya industri pala menjadi potensi dan sumber pendapatan di Aceh Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan faktor yang menjadi penghambat dalam menjadikan industri pala …

STRATEGI PEMANFAATAN DANA OTONOMI KHUSUS DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI PRO…

Tessa aprikindesa

ABSTRAK Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 183 ayat (1) dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 179 ayat (2) huruf c, merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Serta terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 1 tahun 2018 pasal 10 ayat (1) menjelaskan tujuan dari pe…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH DALAM MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN PROV…

YUSRIL YUDI SAFAAT

Tingginya angka kemiskinan yang terjadi di Aceh memperlihatkan masih ada penduduk yang belum dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan layak. Untuk melakukan penurunan angka kemiskinan provinsi Aceh, pemerintah Aceh menjalankan beberapa kebijakan yang dimaksudkan untuk percepatan penanggulangan isu kemiskinan. Salah satu kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Aceh untuk menurunkan kemiskinan melalui pengembangan wilayah transmigrasi desa Sigulai kabupaten Simeulue. Melalui kebijakan tersebut p…




    SERVICES DESK