Electronic Theses and Dissertation

Angka kekerasan dalam rumah tangga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sehingga hal ini jika tidak diatasi, maka tentu memberikan dampak terhadap para korban. Oleh karena itu pemerintah Kota Banda Aceh memiliki tanggung jawab untuk melakukan kebijakan tegas terhadap penanganan KDRT. Namun dalam menekan angka kekerasan dalam rumah tangga masih terdapat kendala sehingga kasus terus mengalami kenaikan. Kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh terhadap KDRT dengan membentuk UPTD PPA Kota Banda Aceh serta dalam membantu korban kekerasan. Penangan UPTD PPA menggunakan qanun Aceh Nomor 9 tahun 2019 tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan serta kendala implementasi kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh terhadap kasus KDRT. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dan teori nature. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Kebijakan pemerintah kota banda Aceh dengan membentuk UPTD PPA Kota Banda Aceh yang berada di bawah DP3AP2KB, yang dalam penanganan masih merujuk pada Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 karena qanun Kota Banda Aceh masih dalam bentuk draf. Serta membentuk pos pengaduan, pemberian pelayanan kesehatan dan bantuan hukum, rehabilitas terhadap korban kekerasan. Kendala dalam implementasi yaitu budaya yang masih berkembang di tengah masyarakat, masih kurangnya sanksi terhadap pelaku, hambatan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat, dan pengalokasian dana yang masih terbatas. UPTD PPA dalam memberikan pelayanan serta memberikan perlindungan terhadap korban KDRT sudah efektif dan diupayakan sebaik mungkin.

Kata kunci: Kebijakan, Pemerintah Kota Banda Aceh, KDRT.

The number of abuse cases has increased along the years. If this is not addressed, it will certainly have an impact on the victims. Therefore, the Banda Aceh City government has the responsibility to carry out firm policies on handling domestic abuse. However, in reducing the number of domestic abuse, there are still obstacles that are causing the cases to continue rising. The Banda Aceh City government policy towards domestic abuse by forming the Banda Aceh City Regional Technical Implementation Unit for Women & Children Protection and helping victims of abuse. The UPTD PPA handler uses Aceh Qanun Number 9 of 2019 concerning handling cases of violence against women and children. This study aims to determine the implementation of policies and obstacles to the implementation of Banda Aceh City government policies on domestic abuse cases. This research used policy implementation theory and nature theory. This research method uses a qualitative approach with descriptive research type with interview and documentation data collection techniques. Banda Aceh city government policy by forming UPTD PPA Banda Aceh City which is under Department of Women's Empowerment Child Protection, Population Control and Family Planning (DP3AP2KB), which in handling still refers to number 9 of 2019 of Aceh Qanun because the Banda Aceh City qanun is still in draft form. Furthermore, establishing a complaint post, providing health services and legal assistance, rehabilitation for victims of violence. Obstacles in implementation are the culture that is still developing in the community, the lack of sanctions against perpetrators, obstacles to socialization and education in the community, and the allocation of funds that are still limited. UPTD PPA has been effectively working and tried its best in providing services and providing protection to victims of domestic abuse. Key words: Policies, Banda Aceh City Government, Domestic Abuse.